Pemprov Sumbar Menunda Pemberian Ijin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

PADANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menunda mengeluarkan perijinan terkait pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, Ir. Yosmery dalam pertemuan dengan pihak pengembang yang berencana membangun kembali resort, dermaga dan groin di Pulau Sikuai, Kota Padang.

Lebih lanjut disampaikan bahwa proses perijinanakan dilaksanakan setelah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumbar diperdakan. Penundaan pemberian ijin merupakan bentuk sikap kehati–hatian dari Pemprov agar pembangunan di wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak berdampak hukum.

Pasca Undang–Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Beberapa urusan terkait kelautan hingga 12 mil laut kewenangannya dipindahkan ke Provinsi. Untuk sektor kelautan, leading pengelolaannya berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.

Pertemuan berlangsung pada Rabu, 22 Pebruari 2017 di Aula DKP Provinsi Sumbar yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan instansi vertikal Kementerian di wilayah Sumbar. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang (PT. Pusako Sikuai Wisata) memaparkan rencana pembangunan yang akan dilakukan di Pulau Sikuai.

Dari hasil pertemuan dirumuskan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pengembang, diantaranya pengembang diharuskan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap dampak yang akan timbul dari pembangunan tersebut dan rencana pengelolaannya.

Pengembang harus menyusun detil rencana bangunan dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun merupakan bangunan semi permanen dengan umur bangunan 5 – 15 tahun serta tidak mengubah karakteristik bentang alam kawasan, hal ini dikarenakan Pulau Sikuai berada di dalam Kawasan Konservasi Daerah (KKPD). Lebih lanjut disebutkan bahwa pihak pengembang wajib memiliki SIPPAP, Surat Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.

EDITOR: Harun S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER