Pemprov Sumbar Menunda Pemberian Ijin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

PADANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menunda mengeluarkan perijinan terkait pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, Ir. Yosmery dalam pertemuan dengan pihak pengembang yang berencana membangun kembali resort, dermaga dan groin di Pulau Sikuai, Kota Padang.

Lebih lanjut disampaikan bahwa proses perijinanakan dilaksanakan setelah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumbar diperdakan. Penundaan pemberian ijin merupakan bentuk sikap kehati–hatian dari Pemprov agar pembangunan di wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak berdampak hukum.

Pasca Undang–Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Beberapa urusan terkait kelautan hingga 12 mil laut kewenangannya dipindahkan ke Provinsi. Untuk sektor kelautan, leading pengelolaannya berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.

Pertemuan berlangsung pada Rabu, 22 Pebruari 2017 di Aula DKP Provinsi Sumbar yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan instansi vertikal Kementerian di wilayah Sumbar. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang (PT. Pusako Sikuai Wisata) memaparkan rencana pembangunan yang akan dilakukan di Pulau Sikuai.

Dari hasil pertemuan dirumuskan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pengembang, diantaranya pengembang diharuskan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap dampak yang akan timbul dari pembangunan tersebut dan rencana pengelolaannya.

Pengembang harus menyusun detil rencana bangunan dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun merupakan bangunan semi permanen dengan umur bangunan 5 – 15 tahun serta tidak mengubah karakteristik bentang alam kawasan, hal ini dikarenakan Pulau Sikuai berada di dalam Kawasan Konservasi Daerah (KKPD). Lebih lanjut disebutkan bahwa pihak pengembang wajib memiliki SIPPAP, Surat Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.

EDITOR: Harun S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.