Karunia Alloh Tak Terbatas

Pemprov Sumbar Menunda Pemberian Ijin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

1
176

PADANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menunda mengeluarkan perijinan terkait pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, Ir. Yosmery dalam pertemuan dengan pihak pengembang yang berencana membangun kembali resort, dermaga dan groin di Pulau Sikuai, Kota Padang.

Lebih lanjut disampaikan bahwa proses perijinanakan dilaksanakan setelah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumbar diperdakan. Penundaan pemberian ijin merupakan bentuk sikap kehati–hatian dari Pemprov agar pembangunan di wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak berdampak hukum.

Pasca Undang–Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Beberapa urusan terkait kelautan hingga 12 mil laut kewenangannya dipindahkan ke Provinsi. Untuk sektor kelautan, leading pengelolaannya berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.

Pertemuan berlangsung pada Rabu, 22 Pebruari 2017 di Aula DKP Provinsi Sumbar yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan instansi vertikal Kementerian di wilayah Sumbar. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang (PT. Pusako Sikuai Wisata) memaparkan rencana pembangunan yang akan dilakukan di Pulau Sikuai.

Dari hasil pertemuan dirumuskan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pengembang, diantaranya pengembang diharuskan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap dampak yang akan timbul dari pembangunan tersebut dan rencana pengelolaannya.

Pengembang harus menyusun detil rencana bangunan dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun merupakan bangunan semi permanen dengan umur bangunan 5 – 15 tahun serta tidak mengubah karakteristik bentang alam kawasan, hal ini dikarenakan Pulau Sikuai berada di dalam Kawasan Konservasi Daerah (KKPD). Lebih lanjut disebutkan bahwa pihak pengembang wajib memiliki SIPPAP, Surat Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.

EDITOR: Harun S

BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

hm prasetyo

Jaksa Agung: Tersangka Korupsi Tidak Bisa Berbohong Karena Alasan Sakit

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan para tersangka atau terdakwa korupsi tidak bisa lagi membohongi pemeriksaan karena sakit mengingat akan dicek oleh...

Setelah Dipasang Ring Jantung, Dokter Pastikan Setya Novanto Bisa Diperiksa KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Dokter, yang menangani tersangka Setya Novanto di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, memperkirakan Ketua DPR tersebut bisa diperiksa Komisi Pemberantasan...
PCC

Pabrik Yang Digerebek Polisi Ini Produksi Ratusan Ribu Pil PCC per Malam

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID - Pabrik Paracetamol Caffeine Carisoprodol (PCC) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mampu menghasilkan ratusan ribu butir PCC dalam semalam, kata Wakil...
Sidharto Danusubroto

Sikapi Nobar Film G30S/PKI, Wantimpres: Prioritaskan Pembangunan Ketimbang Ribut Soal PKI

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharto Danusubroto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk dapat memprioritaskan pembangunan nasional bersama daripada meributkan masalah terkait G30S/PKI. "Ada film ini,...
PCC

Flash: Bareskrim Menggerebek Ruko Yang Berfungsi Sebagai Pabrik PCC

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap keberadaan sebuah pabrik yang memproduksi pil PCC (Paracetamol Caffeine Carisoprodol)...
gatot nurmatyo

Panglima TNI: Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda

KARANGANYAR - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pemutaran film Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) bertujuan agar diketahui oleh generasi...