Ulama Madura dan Tapal Kuda Jatim Minta Ahok Segera Ditahan

Madura – Sejumlah Ulama dan Pengasuh Pesantren se-Madura dan Tapal Kuda Jawa Timur mengirimkan surat kepada Kapolri Komjen. Pol. Tito Karnavian dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Surat bertanggal 3 Februari ini merupakan buntut perlakuan terdakwa kasus penistaaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim kuasa hukumnya terhadap Tokoh Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin yang dinilai tidak beradab ketika bersaksi dalam sidang ke-8 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selain kepada Presiden, surat yang dikirim melalui Polda Jawa Timur itu juga ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung dan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Nama-nama yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah KH. M Rofie Baidlowie (Koordinator Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura – BASSRA), KH Ali Kamar Shinhaji (Koordinator Aliansi Ulama Madura – AUMA), KH Hasan Abd Jalal (Koordinator Aliansi Ulama Madura dan Tapal Kuda – AUTADA), serta KH Lailurrahman (Koordinator Harkat Pimpinan Pondok Pesantren se-Madura – HP3M).

Tertulis dalam surat tersebut, sekali pun yang bersangkutan telah meminta maaf kepada ulama yang juga merupakan Rais ‘Aam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) itu, para ulama Jawa Timur dan Madura menyampaikan sejumlah catatan keras kepada Kapolri. Poin pertama, para ulama meminta KAPOLRI agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan praktik penistaan, pendiskreditan, adu domba, fitnah, dan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama yang dilakukan oleh siapa pun.

Kedua, mendesak kepada aparat hukum dan kepolisian untuk melakukan tindakan preventif dan proaktif terhadap pelaku (Ahok) agar di kemudian hari tidak terulang lagi kasus serupa oleh siapa pun terhadap para ulama dan tokoh agama yang dapat mencederai kehormatan, martabat dan rasa keadilan umat Islam. Ketiga, meminta Kapolri segera menahan Ahok karena terbukti mengulangi pelanggarannya berulangkali.

Dan terakhir, demi meredam gejolak masyarakat, para ulama tersebut minta Kapolri segera melakukan klarifikasi terkait klaim berdasarkan fakta persidangan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya mengenai pengakuan penyadapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut isi surat tersebut:

Reportase: Nurur Widodo

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER