Ulama Madura dan Tapal Kuda Jatim Minta Ahok Segera Ditahan

Madura – Sejumlah Ulama dan Pengasuh Pesantren se-Madura dan Tapal Kuda Jawa Timur mengirimkan surat kepada Kapolri Komjen. Pol. Tito Karnavian dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Surat bertanggal 3 Februari ini merupakan buntut perlakuan terdakwa kasus penistaaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim kuasa hukumnya terhadap Tokoh Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin yang dinilai tidak beradab ketika bersaksi dalam sidang ke-8 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selain kepada Presiden, surat yang dikirim melalui Polda Jawa Timur itu juga ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung dan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Nama-nama yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah KH. M Rofie Baidlowie (Koordinator Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura – BASSRA), KH Ali Kamar Shinhaji (Koordinator Aliansi Ulama Madura – AUMA), KH Hasan Abd Jalal (Koordinator Aliansi Ulama Madura dan Tapal Kuda – AUTADA), serta KH Lailurrahman (Koordinator Harkat Pimpinan Pondok Pesantren se-Madura – HP3M).

Tertulis dalam surat tersebut, sekali pun yang bersangkutan telah meminta maaf kepada ulama yang juga merupakan Rais ‘Aam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) itu, para ulama Jawa Timur dan Madura menyampaikan sejumlah catatan keras kepada Kapolri. Poin pertama, para ulama meminta KAPOLRI agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan praktik penistaan, pendiskreditan, adu domba, fitnah, dan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama yang dilakukan oleh siapa pun.

Kedua, mendesak kepada aparat hukum dan kepolisian untuk melakukan tindakan preventif dan proaktif terhadap pelaku (Ahok) agar di kemudian hari tidak terulang lagi kasus serupa oleh siapa pun terhadap para ulama dan tokoh agama yang dapat mencederai kehormatan, martabat dan rasa keadilan umat Islam. Ketiga, meminta Kapolri segera menahan Ahok karena terbukti mengulangi pelanggarannya berulangkali.

Dan terakhir, demi meredam gejolak masyarakat, para ulama tersebut minta Kapolri segera melakukan klarifikasi terkait klaim berdasarkan fakta persidangan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya mengenai pengakuan penyadapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut isi surat tersebut:

Reportase: Nurur Widodo

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy