Ulama Madura dan Tapal Kuda Jatim Minta Ahok Segera Ditahan

2
459

Madura – Sejumlah Ulama dan Pengasuh Pesantren se-Madura dan Tapal Kuda Jawa Timur mengirimkan surat kepada Kapolri Komjen. Pol. Tito Karnavian dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Surat bertanggal 3 Februari ini merupakan buntut perlakuan terdakwa kasus penistaaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim kuasa hukumnya terhadap Tokoh Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin yang dinilai tidak beradab ketika bersaksi dalam sidang ke-8 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selain kepada Presiden, surat yang dikirim melalui Polda Jawa Timur itu juga ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung dan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Nama-nama yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah KH. M Rofie Baidlowie (Koordinator Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura – BASSRA), KH Ali Kamar Shinhaji (Koordinator Aliansi Ulama Madura – AUMA), KH Hasan Abd Jalal (Koordinator Aliansi Ulama Madura dan Tapal Kuda – AUTADA), serta KH Lailurrahman (Koordinator Harkat Pimpinan Pondok Pesantren se-Madura – HP3M).

Tertulis dalam surat tersebut, sekali pun yang bersangkutan telah meminta maaf kepada ulama yang juga merupakan Rais ‘Aam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) itu, para ulama Jawa Timur dan Madura menyampaikan sejumlah catatan keras kepada Kapolri. Poin pertama, para ulama meminta KAPOLRI agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan praktik penistaan, pendiskreditan, adu domba, fitnah, dan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama yang dilakukan oleh siapa pun.

Kedua, mendesak kepada aparat hukum dan kepolisian untuk melakukan tindakan preventif dan proaktif terhadap pelaku (Ahok) agar di kemudian hari tidak terulang lagi kasus serupa oleh siapa pun terhadap para ulama dan tokoh agama yang dapat mencederai kehormatan, martabat dan rasa keadilan umat Islam. Ketiga, meminta Kapolri segera menahan Ahok karena terbukti mengulangi pelanggarannya berulangkali.

Dan terakhir, demi meredam gejolak masyarakat, para ulama tersebut minta Kapolri segera melakukan klarifikasi terkait klaim berdasarkan fakta persidangan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya mengenai pengakuan penyadapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut isi surat tersebut:

Reportase: Nurur Widodo

BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

gunung agung

BNPB: Jangan Sebarkan Hoax Letusan Gunung Agung

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Pusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meminta masyarakat agar tidak menyebarkan berita palsu atau hoax...

Rekonstruksi Kasus Perkelahian ala “Gladiator” Hadirkan Empat Tersangka Anak

BOGOR, SERUJI.CO.ID - Satreskrim Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, melakukan rekonstruksi kasus perkelahian pelajar ala "gladiator" dengan menghadirkan empat dari lima tersangka anak...
Jendral Gatot dan Purnawirawan

Kapuspen TNI: Pernyataan Panglima Bukan Konsumsi Publik

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, menegaskan, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal adanya institusi yang memesan...
pcc

IAI Bantah Penahanan Apoteker Terkait PCC

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) membantah bahwa penahanan apoteker di Kendari, Sulawesi Tenggara, terkait dengan kasus peredaran penyalahgunaan tablet...
Jazuli Juwaini

Politisi PKS: Ulama dan Umat Islam Adalah Penjaga Pancasila dan NKRI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa ulama dan umat Islam selama ini telah berperan penting...

Risma Target 700 Tanah Pemkot Tersertifikasi Tahun Ini

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menarget sertifikasi 700 tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2017. Dari jumlah itu, 230 sertifikat...