Soekarwo Ajak Buruh dan Pengusaha Kompak Jaga Hubungan Kondusif

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak buruh dan pengusaha kompak menjaga hubungan industrial yang baik serta kondusif, terlebih menjelang Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei.

“Hari Buruh dijadikan momentum menjaga kekompakan antara buruh dan pengusaha,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin (30/4).

Menurut dia, kekompakan hubungan tersebut merupakan cara terbaik dalam menumbuhkan kepercayaan kepada industri, iklim usaha dan investasi.

Pemprov Jatim, kata dia, siap memfasilitasi keinginan atau keluhan dari buruh kepada pengusaha dan pemerintah pusat yang ingin kesejahteraan atau pendapatan buruh meningkat.

“Prinsipnya, kokompakan tersebut harus terus dijaga agar iklim usaha dan investasi di Jatim terus terjaga,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengatakan bahwa pemerintah terus menyiapkan ruang untuk berdialog, berdiskusi dan merumuskan kebijakan bersama buruh.

“Tujuannya untuk menemukan solusi yang diinginkan oleh buruh mulai dari pengupahan, penetapan upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jatim,” katanya.

Pemprov Jatim, lanjut dia, komitmen memperjuangkan kesejahteraan buruh sesuai dengan kewenangannya, tapi jika kebijakan tersebut masuk kepada pemerintah pusat maka Pemprov Jatim siap untuk menjembatani dengan cara mengirim surat rekomendasi atau konsep kepada kementerian terkait.

“Kami akan bekerja memperjuangan nasib buruh sesuai dengan kewenangannya. Namun, jika keinginan buruh tersebut ditujukan kepada pusat, kami akan dengan senang hati memfasilitasinya,” katanya.

Sementara itu, dalam rangka peringatan Hari Buruh, ia optimistis berlangsung lancar, aman, damai serta berdialog merumuskan bersama kebijakan yang ingin diperjuangkan.

“Saya yakin ‘May Day’ besok berjalan lancar, bahkan ada kegiatan seperti istighatsah dan pertunjukan teaterikal. Satu sisi, buruh juga harus membuat tim untuk merumuskan dan mendiskusikan kebijakan yang ingin diperjuangkan sehingga selain demontrasi juga menghasilkan solusi kebijakan bagi seluruh buruh, pekerja dan pengusaha,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan