Lapas Madiun Ajukan Remisi untuk Ratusan Napi

MADIUN, SERUJI.CO.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur mengajukan remisi atau pengurangan masa tahanan khusus dalam rangka Idul Fitri 2018 bagi 461 narapidana muslim yang menjadi warga binaannya.

“Remisi diajukan dan diberikan karena narapidana yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk menerimanya sesuai peraturan negara,” ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Suharman, di Madiun, Rabu (13/6).

Menurut dia, dari total 461 napi yang disulkan mendapat remisi itu, sebanyak 85 napi di antaranya merupakan napi terkait PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang kriminalitas khusus. Sedangkan 376 napi lainnya merupakan kasus kriminalitas umum.

Dia merincikan, dari 85 napi yang terkena kriminalitas khusus, sebanyak 80 orang di antaranya mendapat remisi khusus (RK) 1 dari kasus narkotika, empat orang lainnya mendapat RK 1 dari kasus illegal logging, dan satu orang lainnya mendapat RK 1 dari kasus korupsi.


Sedangkan, dari 376 napi kasus kriminalitas umum yang diajukan, sebanyak 372 napi mendapat RK 1, sedangkan empat napi lainnya mendapat RK II atau langsung bebas saat Idul Fitri mendatang.

Suharman menjelaskan, remisi yang diajukan terebut tidak termasuk untuk lima napi kasus terorisme yang ada di lapas setempat.

Sesuai aturan, terdapat sejumlah persayaratan yang harus dipenuhi agar seorang napi mendapat remisi, di antaranya adalah berkelakuan baik selama menjalani tahanan di lapas, melaksanakan semua materi pembinaan yang telah diprogramkan oleh lapas, serta telah menjalani sekurang-kurangnya enam bulan masa tahanan.

Adapun, pengurangan masa tahanan tersebut bervariasi, mulai dari 15 hari, satu bulan, dan bahkan dua bulan.

Remisi yang didapatkan napi tersebut akan diserahkan bertepatan dengan Idul Fitri 1439 Hijriah, Jumat (15/6). (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.