Kabupaten Malang Kekurangan Ribuan ASN

MALANG, SERUJI.CO.ID – Kabupaten Malang saat ini kekurangan ribuan aparatur sipil negara (ASN) sehingga banyak pegawai yang merangkap sebagai kepala seksi (kasi) sekaligus sebagai staf.

Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna di Malang, Ahad (4/2) mengakui Pemkab Malang saat ini kekurangan tenaga ASN di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Bahkan, banyak kasi yang tidak memiliki staf sehingga harus merangkap,” katanya.

Rendra mengakui semakin tingginya angka kekurangan ASN tersebut disebabkan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. ASN yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 900 orang per tahun.


Untuk memenuhi kebutuhan ASN yang mencapai ribuan itu, kata Rendra, pihaknya bakal mengajukan kuota rekrutmen bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Kementerian PAN-RB dan yang diajukan tidak hanya ASN struktural, tetapi juga fungsional.

Pengajuan rekrutmen CPNS ini sangat mendasar dan sesuai jumlah kekurangan ASN yang ada, namun kuota yang diberikan pemerintah pusat masih jauh dari kebutuhan, sehingga keberadaan ASN yang ada saat ini belum mampu mengurangi beban kerja setiap ASN.

Tahun ini, lanjutnya, memang ada kuota tambahan untuk pengangkatan CPNS, namun sangat sedikit dan jauh dari angka kebutuhan.

“Mudah-mudahan ada tambahan kuota. Kalaupun tidak ada, kami akan mengoptimalkan ASN yang ada untuk melayani masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah mengatakan saat ini Pemkab Malang memiliki tenaga ASN 13.400 orang, namun sejak tahun 2013, jumlah tersebut terus mengalami penurunan karena adanya ASN purna tugas.

BACA JUGA:  BPBD: Limabelas Warga Bojonegoro Tewas Tenggelam

Dari 13.400 ASN tersebut, katanya, masih didominasi tenaga guru, sedangkan strukrural hanya sekitar 3.000-an. Oleh sebab itu, katanya, pihaknya akan mengusulkan pada Kemenpan RB guna mengantisipasi kekurangan tersebut. Pengajuan penambahan CPNS kepada Kemenpan RB itu akan dilakukan pada bulan ini.

Dalam pengajuan kuota CPNS itu nanti, lanjutnya, sebagian besar adalah ASN struktural. “Pelayanan kepada masyarakat harus optimal, sehingga dibutuhkan tenaga yang memadai, baik jumlah maupun kualitas kemampuannya,” ucapnya.

Untuk memotivasi kinerja, ASN di Kabupaten Malang per 1 Januari 2018 ditambah penghasilannya yang nominalnya disesuaikan dengan eselon di masing-masing OPD, misalnya staf, tambahan pendapat antara Rp392 ribu-Rp552 ribu yang disesuaikan dengan beban pekerjaan dari tupoksinya.

Selain itu, gaji seluruh pegawai honorer juga naik dan dikategorikan sesuai dengan ijazah terakhir. Untuk SMA sederajat yang gaji sebelumnya Rp1,5 juta per bulan, naik menjadi Rp1,8 juta per bulan. Sedangkan untuk S1 sederajat yang sebelumnya Rp 1,7 juta per bulan naik menjadi Rp2 juta per bulan.

Konsekuensi tambahan gaji tersebut, diharapkan kinerja ASN maupun honorer semakin optimal dalam melayani masyarakat. Namun, Pemkab Malang juga memberi sanksi bagi ASN yang tidak displin. Sanksi yang diberikan berupa pemotongan uang tambahan, apabila ASN sering bolos kerja, terlambat dan pulang sebelum jam kerja usai. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.