Gubernur Jatim Konsultasi ke Kemendagri Terkait Kasus Suap di Malang

0
165
Gubernur Jatim Soekarwo
Gubernur Jatim Soekarwo.

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku masih akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI tentang fungsi pemerintahan di Pemerintah Kota Malang terkait kasus hukum yang terjadi di legislatif dan eksekutif setempat.

“Jika terjadi permasalahan tentang pemerintahan maka Pemprov masih menunggu karena harus bekerja sama dan konsultasi dengan Kemendagri,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (28/3).

Menurut dia, yang menjadi permasalahan adalah kosongnya kursi pimpinan karena ketua dan sebagian wakil ketua turut berstatus sebagai tersangka, bahkan sebagian di antaranya telah ditahan.

“Kosongnya pimpinan DPRD itu yang kami minta ke Kemendagri terkait seperti apa prosedurnya. Apakah tiap fraksi mengusulkan atau bagaimana,” ucapnya.

Sedangkan, terkait segi hukum, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyerahkan sepenuhnya ke KPK dan mengikuti aturan berlaku.

“Kalau dari keanggotaannya sebagai anggota DPRD atau Wali Kota masih karena menunggu keputusan hukum tetap, tapi karena ditahan maka tidak akan bisa memimpin rapat. Ini yang menjadi poin konsultasi ke Kemendagri,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (21/3), KPK mengumumkan Mochammad Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

KPK pada Selasa (27/3) menahan Wali Kota Malang 2013-2018 Moch Anton Rutan Cabang Guntur dan enam anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 ditahan di empat rutan berbeda dalam kasus tersebut.

Moch Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Diduga Ada ASN Dukung Gus Ipul, Ini Komentar Mantan Sekdaprov Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Munculnya postingan foto Asisten II Sekdaprov Jatim Fattah Yasin bersama beberapa orang termasuk mantan Gubernur Jatim Imam Utomo dan salah satu...

Tabung Elpiji Meledak di Bandung, 14 Orang Luka

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Tabung gas berukuran tiga kilogram meledak di sebuah rumah kontrakan di Gang Marsadi, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dan melukai...

Korban Dukun Cabul di Sukabumi Terus Bertambah

SUKABUMI, SERUJI.CO.ID - Hasil pemeriksaan anggota Polsek Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat korban dukun cabul AR (43) warga Ciaul, Kota Sukabumi terus bertambah hingga...
Penggelapan dana

Kejaksaan Jatim Dalami 15 Anggota Dewan Terlibat P2SEM

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mendalami keterlibatan 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim periode 2004 - 2009 dalam...
tewas

Seorang Wanita Tewas Diduga Keracunan Minuman

RANTAU, SERUJI.CO.ID - Seorang wanita muda berinisial HS berusia 18 tahun warga Desa Bakau, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, meninggal dunia diduga karena...