MALANG, SERUJI.CO.ID – Bupati Malang Rendra Kresna mengemukakan kabupaten yang ia pimpin tidak memerlukan beras impor karena daerah itu merupakan lumbung padi, bahkan setiap tahun surplus beras yang didistribusikan ke daerah lain.
“Beras yang diimpor pemerintah sebanyak 500 ribu ton itu jangan sampai didistribusikan di daerah surplus, termasuk Kabupaten Malang. Sebab, dikhawatirkan akan menghancurkan harga komoditas pangan tersebut, apalagi momennya bersamaan dengan musim panen,” kata Rendra di Malang, Jawa Timur, Sabtu (20/1).
Ia menilai keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton tersebut wajar karena harga komoditas itu memang naik dan tidak semua wilayah di Indonesia adalah produsen padi.
Pemerintah juga menjamin bahwa impor beras sebagai penyangga dalam menghadapi masa di mana produksi beras berkurang dan beras itu dilepas di pasar agar harganya tidak melonjak.
Namun, kata Rendra, bagi daerah seperti Kabupaten Malang tidak tepat jika menjadi objek peredaran beras impor, sebab daerah ini surplus beras hingga 80.000 ton pada 2017. Bahkan, kalau dibolehkan ekspor, Kabupaten Malang sudah mampu mengekspor beras.
Baca juga: DPR: Hapus Kata Impor Beras dari Program Pemerintah
Lebih lanjut, Rendra mengatakan jika dipaksakan beras impor beredar di Kabupaten Malang, dikhawatirkan justru kontraproduktif bagi petani, apalagi saat ini Kabuapten Malang memasuki musim panen. Beredarnya beras impor akan memukul petani padi karena harganya dipastikan akan turun drastis.
“Saya perkirakan Provinsi Jatim pun akan menolak beras impor untuk didistribusikan di provinsi ini karena provinsi merupakan lumbung padi. Beberapa waktu lalu, Pak Karwo (Gubernur Jatim) juga menolak daging sapi impor karena Jatim juga menjadi salah satu daerah penghasil daging sapi dengan populasi sapi potong yang cukup banyak,” ujarnya.
Semenatra itu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang M Nasri Abdul Wahid mengatakan pada 2017, Kabupaten Malang surplus beras hingga mencapai 80 ribu ton, bahkan pada awal tahun lalu daerah ini tetap panen, meski luasannya terbatas.
Baca juga: Impor Beras Bukti Kegagalan Pemerintah Jokowi
Menurut Nasri, setiap dua pekan luasan panen mencapai 1.500 hektare, namun pada musim puncak panen, luasan panennya bisa mencapai 2.000-2.500 hektare.
Puncak panen panen padi di Kabupaten Malang sekitar Maret. Angka luasan panen diperkirakan mencapai 10.000 hektare atau setara dengan 35 ribu ton beras.
“Puncak panen terjadi pada Maret-April. Akan tetapi, beras yang diproduksi Kabupaten Malang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan warga daerah itu, tetapi juga untuk warga Kota Malang dan Kota Batu,” ujarnya. (Ant/SU05)
