Impor Beras Bukti Kegagalan Pemerintah Jokowi

0
324
  • 92
    Shares
Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, menyebut kenaikan harga beras menjadi awal buruk bagi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di awal tahun 2018 yang disebut tahun politik. Padahal, Pemerintah telah berjanji tidak akan terjadi gejolak harga.

“Belum hilang dalam ingatan, Pemerintah berjanji bahwa tidak akan terjadi gejolak harga. Mana janjinya sekarang?” kata Fahri lewat akun Twitter-nya, Sabtu (13/1).

“Selama ini kita dininabobokan dengan keberadaan data perberasan, sampai-sampai Pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan kedepan, namun faktanya harga beras naik. Siapa yang mau ambil tanggung jawab?” imbuhnya mempertanyakan.

Diketahui, harga beras medium mengalami fluktuasi Rp9.450-Rp11.000 per liter selama beberapa hari terakhir. Sementara beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-Rp13.000 per liter.

Fahri menilai, kenaikan harga ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat, produsen maupun konsumen.

Mestinya, kata Fahri, Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal Januari tahun 2018 ini, bukan semata karena faktor supply dan demand atau faktor cuaca, tapi mal-praktik kebijakan.

“Klaim swasembada dan sukses kelola pangan sudah selesai. (Tapi) mafia impor katanya sudah dihabisi. Kok ada lagi? Kasihan petani. Inikah catatan kenaikan?” tanya politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Fahri, jika memang produksi besar tidak mencukupi harus diakui, dan lalu evaluasi dan perbaiki faktor-faktor produksi beras yang selama selama ini terabaikan. Sebab, dalam teori faktor produksi, output beras nasional sangat ditentukan oleh faktor modal (lahan), tenaga kerja, dan teknologi.

“Hal ini untuk melakukan penetrasi pasar cepat dan membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. Sehingga kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu mengontrol pasokan dan harga. Untuk merealisaikannya butuh koordinasi yang kuat diantara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan,” kata anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU