Awal 2018, Bea Cukai Lakukan Penindakan Rokok Ilegal Sebanyak 9 Kali

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Di awal tahun 2018, Kantor Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal di wilayah Sidoarjo sebanyak 9 kali.

Dari penindakan tersebut Bea Cukai Sidoarjo berhasil menyita 437.768 batang rokok ilegal (17 karton) senilai Rp316.386.960, sehingga uang negara dapat diselamatkan senilai Rp168.850.200.

“Modus yang dilakukan oleh para pelaku pelanggaran ketentuan cukai tersebut antara lain memproduksi, menyimpan dan mengedarkan rokok yang tidak dikemas dengan penjualan eceran, tidak dilekati pita cukai dan juga dilekati pita cukai bekas atau tidak dilekati dengan pita cukai sesuai ketentuan cukai,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo Nur Rusyadi, kepada media, di Junda, Sidoarja, Selasa (6/1).

BACA JUGA:  Rel Porong Tergenang, Perjalanan KA Dari Malang ke Surabaya Dialihkan

Nur Rusydi menambahkan, pada tahun 2017, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan penindakan sebanyak 56 kali, dan berhasil menyita 21.491.860 batang rokok ilegal (1.258 karton) senilai Rp13.353.903.200, sehingga Bea Cukai Sidoarjo telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp7.054.369.200.


“Bea Cukai Sidoarjo secara rutin melakukan operasi pengawasan dan penindakan terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal. Dari hasil operasi intelijen maupun operasi pasar yang rutin dilaksanakan telah dilakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai,” pungkasnya. (Devan/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi