SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ribuan buruh yang berasal dari sejumlah kota di Jawa Timur melaksanakan peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2018 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (1/5).
Berdasarkan pantauan SERUJI, dalam aksi yang diikuti peserta yang berasal dari berbagai organisasi serikat pekerja tersebut tampak berbagai atribut #2019GantiPresiden.
Atribut berupa tagar tersebut saat ini menjadi perbincangan dan viral sebagai sebuah gerakan yang ingin mengganti Presiden saat ini, Jokowi, pada Pilpres 2019 mendatang.
Sekertaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli mengatakan bahwa atribut yang dibawa peserta tersebut adalah aksi spontan karena para buruh menilai Jokowi tidak pro pada buruh Indonesia.
“Dengan adanya atribut itu, sebagai wujud perasaan masyarakat terutama buruh, karena Jokowi dinilai tidak pro rakyat karena melihat sejumlah aturan seperti adanya Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Ini kan kita sebagai pekerja lokal dan rakyat kecewa,” ujar Jazuli saat ditemui SERUJI, di Surabaya, Selasa (1/5).
Ditegaskan oleh Jazuli, bahwa FSPMI maupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak mengorganisir atribut #2019GantiPresiden tersebut, tapi merupakan spontanitas para peserta aksi.
“Namun secara nasional kita (FSPMI/KSPI) memutuskan akan mendukung Prabowo menjadi Presiden 2019 mendatang, kemungkinan besar buruh se-Jatim akan dukung Prabowo,” terangnya.
Meski demikian,menurut Jazuli, pihaknya juga akan melakukan sejumlah proses untuk memberikan dukunngan kepada Prabowo.
“Kita tentu ada prosesnya juga, yakni menyampaikan harapan rakyat dan buruh, maka kita lihat bagaimana reaksinya,” ujarnya.
Dalam aksi May Day tahun ini, FSPMI bersama sejumlah organisasi serikat buruh lainnya telah menyepakati akan memberikan dukungan pada Prabowo.
Disampaikan juga oleh Jazuli, bahwa aksi May Day hari ini tidak menyuarakan kepentingan politik partai manapun, dan terkait munculnya tagar #2019GantiPresiden murni inisiatif peserta aksi.
“Soal atribut sekali lagi, memang tidak ada intruksi, namun ini kritikan, terkait campur tangan politik, kita tidak ada kaitannya dengan Partai Politik manapun, karena bagi kami setiap warga negara berhak menyuarakan hak politiknya dengan menentukan pilihan,” pungkasnya. (Devan/Hrn)
