Anggap Musda di Trenggalek Tidak Sah, DPP KNPI Gelar Musda di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Plt Bupati Trenggalek Mohammad Nur Arifin tampaknya cuma sebentar menikmati kursi empuk sebagai Ketua KNPI Jatim. Pasalnya, DPP KNPI menganulir Musda KNPI di Treggalek yang memilih Arifin sebagai Ketua dan akan menggelar Musda XII di kota Surabaya.

Sekjen DPP KNPI Ilyas Indra mengatakan telah menyetujui Musda KNPI Jawa Timur digelar di Surabaya awal bulan Mei 2018. Keputusan itu disepakati tadi malam, Jumat (13/4) saat pertemuan pengurus DPP dan DPD KNPI Jatim sembari memperingati malam Isra Mi’raj di Surabaya.

Hadir dalam pertemuan itu sekjen KNPI Ilyas Indra dan jajaran DPP, Abraham Srijaya, Dian Assafri, Alfan Arif. Mereka menemui Ketua KNPI Jatim Blegur Prijanggono dan ketua MPI KNPI Jawa Timur M.Rizal.

“Pertemuan tersebut mendorong agar KNPI Jatim untuk menggelar Musda sesuai dengan petunjuk DPP KNPI di bawah pimpinan Fath A Rafik bulan Mei,” kata Aan Ainurrofik, Wakil Sekretaris bidang Organisasi DPD KNPI Jatim, Sabtu (14/4).

Dijelaskan Aan, bahwa DPP KNPI merestui KNPI Jatim untuk melaksanakan Musda dengan seluruh OKP yang berhimpun dibawah kepemimpinan Blegur Prijanggono dan juga DPD Kabupaten/Kota yang masih loyal. Serta segera mengaktifkan KNPI Kabupaten/Kota yang belum terbentuk dengan menunjuk pelaksana tugas di Kabupaten/Kota setempat.

“Instruksi dari DPP, Silahkan KNPI Jawa Timur menggelar Musda, dipersiapkan dengan baik dan harus melibatkan OKP dan DPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,” terangnya.

Sekjen KNPI Ilyas juga menambahkan, DPD KNPI Jatim dibawah pimpinan Blegur diminta konsolidasi dengan baik. Termasuk bila peserta musda Trenggalek ingin bergabung untuk memilih Ketua KNPI Jatim yang baru. “Kalau mereka mau gabung dipersilahkan saja sesuai dengan hati nuraninya,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur.

“Mas Ipin (panggilan M Nur Arifin) terpilih aklamasi setelah satu calon lain mengundurkan diri,” kata Ketua pimpinan sidang Musyawarah Daerah (Musda) XII KNPI di Hotel Jaas, Trenggalek Agung Nugroho, Akhmad Nurhuda di Trenggalek, Rabu (11/4).

Musda KNPI Jatim itu disebut berlangsung dramatis setelah Ketua DPD KNPI Lamongan Debby Kurniawan mengundurkan dari pencalonan. Atas mundurnya Debby tersebut, akhirnya peserta musda bersepakat memilih Mohammad Nur Arifin sebagai ketua KNPI Jatim periode 2018-2021. (Setya/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER