Polres Cianjur Siagakan Jajaran Kawal Kotak Suara Hingga Tempat Penghitungan

CIANJUR, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Resort (Polres) Cianjur, Jawa Barat, menyiagakan jajaran untuk mengawal ketat kotak suara sampai penghitungan suara di tingkat kecamatan selesai sebagai upaya mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Kapolres Cianjur, AKBP Soliyah di Cianjur, Jumat (19/4), mengatakan pelaksaan pemilu 2019 di Cianjur berjalan aman dan lancar meskipun ada beberapa wilayah yang terlambat melakukan pencoblosan karena logistik terlambat datang sehingga dilakukan pemilu lanjutan.

“Umumnya pemilu berjalan aman, lancar dan terkendali. Sampai saat ini tidak ada laporan yang berarti hanya beberapa wilayah terpaksa dilakukan pemilu lanjutan karena logistik yang diterima tertukar di Kecamatan Mande,” katanya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, KPU dan Bawaslu Cianjur, telah berkoordinasi dengan pihaknya untuk melakukan pemilu lanjutan Sabtu (20/4), yang akan dikawal ketat pihaknya bersama TNI dan Linmas agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.

“Kami akan kawal sampai penghitungan di tingkat kabupaten dan seluruh anggota bertugas mengamankan kotak suara sampai kembali ke KPU Cianjur,” katanya.

Seperti diberitakan Bawaslu Cianjur, mengeluarkan rekomendasi ke KPU Cianjur, untuk melakukan pemilu lanjutan di lima TPS di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande, tepatnya di TPS 1, 9,10,12 dan 13, paling lambat sepuluh hari setelah surat rekomendasi dikeluarkan.

Komisioner Bawaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan surat resmi untuk dilakukan pemilu lanjutan tersebut telah dilayangkan ke KPU Cianjur (Kamis 19/4) agar segera ditindaklanjuti secepatnya.

Hal tersebut, ungkap dia berdasarkan beberapa temuan atas pelaksanaan pemilu 17 April yang dinilai tidak berjalan maksimal akibat buruknya managerial pendistribusian logistik yang dilakukan KPU Cianjur.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.