Ratusan Warga Sultra Gagal Umrah Karena Terkendala Rekam Biometrik

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Ratusan warga Sulawesi Tenggara (Sultra) asal Kota Baubau, Raha, Kolaka, Bombana, dan Kota Kendari gagal bertolak ke Tanah Suci untuk beribadah umrah.

Penyebabnya bukan lantaran warga Sultra itu menggunakan travel abal-abal atau ilegal, tetapi lebih karena visa yang digunakan tidak dilengkapi berkas rekam biometrik. Akibatnya, pihak imigrasi bandara Soekarno-Hatta Jakarta tempat mereka berangkat tidak memberikan izin.

“Saya kecewa, padahal untuk umrah kali ini sudah kami siapkan sejak 3 tahun lalu, sehingga bisa mengajak 5 anggota keluarga,” ujar pengusaha ikan asal Kolaka Utara, Ambo Tang (55), Jumat (28/12).

Kawan Ambo Tang, Syarifuddin (57), juga kecewa, tetapi ia mengaku akan memanfaarkan pemulangan uang umrah dari Jakarta untuk kembali umrah pada pertengahan 2019 melalui travel umrah di Kendari.


Sementara itu, menurut Kepala Bidang Urusan Haji Kanwil Kemenag Provinsi Sultra, Ir La Maidu M.Pd, berkas rekam biometrik merupakan persyaratan baru yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi kepada setiap jemaah haji dan umrah.

“Peraturan itu baru sekitar 2 minggu berlaku, tetapi sudah menyusahkan banyak jemaah yang ditolak masuk Saudi Arabia karena tidak melengkapi visanya dengan rekam biometrik,” ujar La Maidu.

BACA JUGA:  Protes Soal Rekam Biometrik, Amphuri Jatim Ancam Boikot Umrah dan Haji

Baca juga: 15 Tahun Jadi Marbot, Pria Ini Dapat Hadiah Umrah dari Kapolda Jabar

Karena itu pihak Kanwil Kemenag Sultra, kata La Maidu, sudah mengusulkan agar Kementrian Agama di Pusat segera melobby pihak Kerajaan Saudi Arabia supaya kebijakan rekam biometrik itu difokuskan untuk jemaah haji reguler saja, sedangkan jemaah umrah diberi kebijakan khusus.

“Banyak jemaah umrah di Sultra yang datang dari pedalaman, jauh dari Kota Kendari, sehingga menyulitkan mereka kalau mau rekam biometrik ke kota besar seperti Makasar. Ongkosnya mahal,” katanya.

Sampai pekan ini, kata La Maidu, pihak Kanwil Kemenag Sultra belum dapat petunjuk dari Pusat bagaimana menyikapi jemaah umrah yang akan ke tanah suci, apakah rekam biometrik bisa dilakukan di Kendari atau harus ke Makasar atau di Jakarta.

“Saya yakin pemerintah Saudi Arabia akan membantu kemudahan kemudahan jemaah umrah asal Indonesia, termasuk dari Kendari,” pungkasnya. (AH/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi