DPR: Dana Operasional PKBM Sangat Dibutuhkan

0
68
Suasana belajar mengajar di salah satu PKBM (foto: istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri mengatakan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sangat dibutuhkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, atau PKBM.

“Dana BOP ini sangat dibutuhkan untuk percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK), sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekarang masih rendah dibanding negara tetangga akan naik dan tidak mengandalkan pendidikan formal yang reguler tapi bisa terdongkrak dari pendidikan nonformal seperti pendidikan kesetaraan,” ujar Abdul Fikri di Jakarta, Selasa (13/2).

Begitu juga, santri di semua pesantren juga bisa menjadi peserta PKBM yang menjalankan pendikan kesetaraan. Dengan demikian para santri selain belajar agama tapi juga mendapatkan tambahan pelajaran yang menjamin mereka bisa mendapatkan kemampuan setara SD (paket A), SMP (paket B) maupun SMA (paket C).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan sebanyak 11.000 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Tanah Air terancam tidak mendapatkan BOP 2018.

BACA JUGA: Penerima KIP Non Formal Terancam Putus Sekolah

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud, Wartanto, mengatakan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk BOP PKBM pada tahun ini. Namun belum ada kepastian mengenai dana BOP tersebut.

“Padahal Komisi X DPR sangat mendukung untuk memperluas aksesabilitas pendidikan adalah dengan mendukung pendidikan swasta dan pendidikan kesetaraan ini,” tambah Fikri.

Dia menyebut kekurangan kementrian sektoral, termasuk Kemdikbud adalah dalam menarasikan pada forum rapat “trilateral meeting”, terutama kepada Kemenkeu.

“Sehingga dengan alasan efisiensi maka dana operasional ke PKBM tidak ada atau tidak dialokasikan.” (Ant/SU03)

 

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...