Penerima KIP Non Formal Terancam Putus Sekolah

0
105
  • 3
    Shares
Kartu Indonesia Pintar
Kartu Indonesia Pintar. (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áSekitar 568.171 penerima Kartu Indonesia Pintar, atau dikenal KIP nonformal yang saat ini mengenyam pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) terancam kembali putus sekolah karena belum disetujuinya anggaran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

“Tahun ini kemungkinan besar tidak ada lagi BOP untuk PKBM,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Wartanto, di Jakarta, Selasa (13/2).

Pihaknya sudah mengajukan alokasi anggaran untuk BOP PKBM tersebut sebanyak dua kali ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun sampai saat belum mendapatkan kepastian.

Dana BOP tersebut, kata Wartanto, digunakan untuk biaya operasional pendidikan penerima KIP nonformal di PKBM tersebut. Sementara dana KIP nonformal digunakan untuk biaya operasional siswa yang putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan di PKBM tersebut. Dana KIP nonformal sepenuhnya untuk siswa, sementara untuk biaya belajar siswa di PKBM berasal dari BOP itu.

“Kalau di sekolah formal, biaya operasionalnya ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kemudian gurunya juga kebanyakan PNS digaji negara. Sementara kalau di PKBM tidak, mereka juga harus menggaji tutor dan sebagainya,” kata Wartanto.

Saat ini, sebanyak 568.171 penerima KIP nonformal mengenyam pendidikan di 11.000 PKBM yang terdapat di Tanah Air. Penerima KIP nonformal itu terdiri dari paket A (setingkat SD) sebanyak 69.905 siswa, kemudian paket B (setingkat SMP) sebanyak 242.004 siswa dan paket C (setingkat SMA) sebanyak 256.262 siswa. Pada tahun sebelumnya, setiap PKBM yang menampung anak penerima KIP nonformal mendapatkan BOP yakni paket A sebanyak 1 juta per tahun, kemudian paket B sebanyak 1,5 juta per tahun dan paket C sebanyak Rp2 juta per tahun.

Pengelola PKBM Suka Maju Sejahtera Padang, Linda Purnawati, mengaku PKBM akan semakin kesulitan jika BOP dihapuskan.

“Padahal kami ini membantu pemerintah memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah,” kata Linda.

Menurut Linda, bukan pekerjaan mudah untuk mengajak anak yang putus sekolah kembali mengenyam pendidikan. Linda berharap BOP tidak dihapuskan karena sangat diperlukan untuk biaya operasional PKBM tersebut dan juga kelangsungan belajar siswa di PKBM tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU