Bantah Hapus Aturan PBB Gratis Yang Dibuat Ahok, Begini Penjelasan Lengkap Gubernur Anies

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 259 tahun 2015 yang dibuat semasa Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.

Perubahan itu tertuang dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal Yang Dinilai Menghapus Kebijakan Gratis PBB Yang Dibuat Ahok

Pergub DKI nomor 38 tahun 2019 yang merevisi Pergub 259 tahun 215 dengan menambahkan pasal pembatasan berlaku pembebasan PBB bagi properti dengan NJOP hingga Rp 1 miliar.

Pada pasal 1 butir 2 Pergub 38/2019 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2019 tersbeut, disebut bahwa adanya penambahan pasal 4A yang berbunyi “Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019“.

Akibat penambahan pasal tersebut, berbagai pihak menilai Anies telah menghapus kebijakan yang bagus di era Ahok, yang membantu meringankan beban warga DKI yang memiliki rumah dengan NJOP dibawah Rp 1 miliar, dengan mengakhiri aturan itu pada 31 Desember 2019.

Anies Baswedan Bantah Hapus Kebijakan Pembebasan PBB Bagi NJOP Rp1 Miliar

Anies Baswedan di Balaikota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta. (foto:Fajar/SERUJI)

Menanggapi pemberitaan dan pro-kontra yang muncul di tengah masyarakat terkait keluarnya Pergub 38/2019 tersebut, Gubernur DKI Anies Basweda dengan tegas membantah bahwa pihaknya akan menghapus kebijakan yang dibuat di masa Gubernur Ahok tersebut.

Bantahan tersebut disampaikan Anies lewat sebuah video yang diunggah di akun channel Youtube Pemprov DKI Jakarta.

“Berita itu tidak benar dan tak berdasar. Kebijakan yang benar adalah pembebasan PBB diperluas cakupannya,” kata Anies dalam video yang diunggah pada Selasa (23/4).

Anies menyampaikan bahwa Pemprov DKI justru akan memperluas kebijakan pembebasan PBB tersebut, yang tidak hanya bagi pemilik rumah dengan NJOP dibawah Rp1 miliar.

“Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bukan hanya pembebasan bagi rumah yang nilainya Rp 1 miliar, tetapi (juga) bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara,” jelas Anies.

Berikut Video Lengkap Penjelasan ANies Baswedan Terkait Pembebasan PBB Bagi NJOP Rp 1 Miliar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

Sambut Teknologi 5G, TelkomGroup Akuisisi 2.100 Menara Indosat Senilai Rp4,4 Triliun

Pengambilalihan kepemilikan menara telekomunikasi Indosat Ooredoo ini menjadi salah satu langkah TelkomGroup melalui Mitratel untuk menjadi "dominant player" di industri menara di Indonesia.

Tidak Takut Sendirian Jadi Oposisi, Begini Penjelasan Tegas PKS

Menanggapi pergerakan partai-partai yang selama Pilpres 2019 berkoalisi mendukung Prabowo berhadapan dengan Jokowi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan mereka tidak bergeming dari posisinya yang ingin tetap jadi oposisi. Begini alasannya.

Dahnil Anzar: Gerindra Juga Siap Jadi Mitra Koalisi Presiden Jokowi

“Jadi, sampai detik ini Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi belum bilang mau memberikan sekian banyak menteri ke Pak Prabowo dan Gerindra, itu belum ada,” tukas Dahnil.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi