Bantah Hapus Aturan PBB Gratis Yang Dibuat Ahok, Begini Penjelasan Lengkap Gubernur Anies

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 259 tahun 2015 yang dibuat semasa Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.

Perubahan itu tertuang dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal Yang Dinilai Menghapus Kebijakan Gratis PBB Yang Dibuat Ahok

Pergub DKI nomor 38 tahun 2019 yang merevisi Pergub 259 tahun 215 dengan menambahkan pasal pembatasan berlaku pembebasan PBB bagi properti dengan NJOP hingga Rp 1 miliar.

Pada pasal 1 butir 2 Pergub 38/2019 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2019 tersbeut, disebut bahwa adanya penambahan pasal 4A yang berbunyi “Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019“.

Akibat penambahan pasal tersebut, berbagai pihak menilai Anies telah menghapus kebijakan yang bagus di era Ahok, yang membantu meringankan beban warga DKI yang memiliki rumah dengan NJOP dibawah Rp 1 miliar, dengan mengakhiri aturan itu pada 31 Desember 2019.

Anies Baswedan Bantah Hapus Kebijakan Pembebasan PBB Bagi NJOP Rp1 Miliar

Anies Baswedan di Balaikota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta. (foto:Fajar/SERUJI)

Menanggapi pemberitaan dan pro-kontra yang muncul di tengah masyarakat terkait keluarnya Pergub 38/2019 tersebut, Gubernur DKI Anies Basweda dengan tegas membantah bahwa pihaknya akan menghapus kebijakan yang dibuat di masa Gubernur Ahok tersebut.

Bantahan tersebut disampaikan Anies lewat sebuah video yang diunggah di akun channel Youtube Pemprov DKI Jakarta.

“Berita itu tidak benar dan tak berdasar. Kebijakan yang benar adalah pembebasan PBB diperluas cakupannya,” kata Anies dalam video yang diunggah pada Selasa (23/4).

Anies menyampaikan bahwa Pemprov DKI justru akan memperluas kebijakan pembebasan PBB tersebut, yang tidak hanya bagi pemilik rumah dengan NJOP dibawah Rp1 miliar.

“Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bukan hanya pembebasan bagi rumah yang nilainya Rp 1 miliar, tetapi (juga) bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara,” jelas Anies.

Berikut Video Lengkap Penjelasan ANies Baswedan Terkait Pembebasan PBB Bagi NJOP Rp 1 Miliar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER