Bantah Hapus Aturan PBB Gratis Yang Dibuat Ahok, Begini Penjelasan Lengkap Gubernur Anies

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 259 tahun 2015 yang dibuat semasa Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.

Perubahan itu tertuang dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal Yang Dinilai Menghapus Kebijakan Gratis PBB Yang Dibuat Ahok

Pergub DKI nomor 38 tahun 2019 yang merevisi Pergub 259 tahun 215 dengan menambahkan pasal pembatasan berlaku pembebasan PBB bagi properti dengan NJOP hingga Rp 1 miliar.

Pada pasal 1 butir 2 Pergub 38/2019 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2019 tersbeut, disebut bahwa adanya penambahan pasal 4A yang berbunyi “Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019“.

BACA JUGA:  Buntut Pose Dua Jari, Anies Baswedan Diperiksa Bawaslu Hari Ini

Akibat penambahan pasal tersebut, berbagai pihak menilai Anies telah menghapus kebijakan yang bagus di era Ahok, yang membantu meringankan beban warga DKI yang memiliki rumah dengan NJOP dibawah Rp 1 miliar, dengan mengakhiri aturan itu pada 31 Desember 2019.

Anies Baswedan Bantah Hapus Kebijakan Pembebasan PBB Bagi NJOP Rp1 Miliar

Anies Baswedan di Balaikota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta. (foto:Fajar/SERUJI)

Menanggapi pemberitaan dan pro-kontra yang muncul di tengah masyarakat terkait keluarnya Pergub 38/2019 tersebut, Gubernur DKI Anies Basweda dengan tegas membantah bahwa pihaknya akan menghapus kebijakan yang dibuat di masa Gubernur Ahok tersebut.

BACA JUGA:  Sandiaga: Proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome Tidak Terhambat

Bantahan tersebut disampaikan Anies lewat sebuah video yang diunggah di akun channel Youtube Pemprov DKI Jakarta.

“Berita itu tidak benar dan tak berdasar. Kebijakan yang benar adalah pembebasan PBB diperluas cakupannya,” kata Anies dalam video yang diunggah pada Selasa (23/4).

Anies menyampaikan bahwa Pemprov DKI justru akan memperluas kebijakan pembebasan PBB tersebut, yang tidak hanya bagi pemilik rumah dengan NJOP dibawah Rp1 miliar.

“Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bukan hanya pembebasan bagi rumah yang nilainya Rp 1 miliar, tetapi (juga) bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara,” jelas Anies.

Berikut Video Lengkap Penjelasan ANies Baswedan Terkait Pembebasan PBB Bagi NJOP Rp 1 Miliar

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Pajak Turun Jadi 1%, Inilah 4 Lokasi Hunian Mewah yang Diincar Konglomerat di Jakarta

Pemberlakuan aturan baru tentang pajak hunian mewah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019, digadang-gadang dapat memberikan angin segar terhadap penjualan properti khususnya di segmen atas. Aturan baru tersebut merevisi harga ambang rumah mewah dari Rp 20 miliar menjadi 30 Miliar per unit. Kemudian juga menurunkan tarif untuk pajak barang mewah dari 5% menjadi 1%.

Hindari Terjadinya Rush Money, Pakar Keamanan Minta Bank Mandiri Segera Pulihkan Sistem

Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Dr Pratama Persadha menyarankan agar Bank Mandiri segera memulihkan sistem guna mencegah pengambilan dana besar-besaran dari bank (rush money).

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik