JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI segera menyampaikan klarifikasi final dan rekomendasi terhadap kasus surat suara sudah tercoblos di Malaysia.
Hal itu disampaikan anggota Bawaslu, RI Fritz Edward Siregar usai penyampaian seruan Pemilu Damai dan ‘imunisasi’ dari wabah hoaks oleh Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Parfi 56, dan Bawaslu RI di Jakarta, Senin (15/4).
“Hari ini, Ibu Dewi (anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo) sudah pulang, Pak Bagja (Rahmat Bagja) sudah pulang,” kata Fritz Edward Siregar.
Rencananya, kata Edward, jajaran Bawaslu akan melakukan rapat pleno sehingga Selasa (16/4) sudah bisa disampaikan hasil klarifikasi final dan rekomendasi Bawaslu terhadap proses yang berlangsung.
“Nanti malam, kita akan melakukan rapat pleno sehingga minimal besok (16/4) pagi atau siang kami sudah bisa memberikan klarifikasi final dan apa rekomendasi Bawaslu terhadap proses yang akan dilakukan,” jelasnya.
Ditanya adanya dugaan jual-beli suara, Fritz belum mau memberikan komentar karena masih harus menunggu klarifikasi dari dua komisioner Bawaslu yang baru saja kembali dari Kuala Lumpur.
“Kan masih harus menunggu klarifikasi dari Ibu Dewi dan Pak Bagja yang baru kembali dari Kuala Lumpur,” katanya.
Yang jelas, Fritz menegaskan rekomendasi Bawaslu terhadap proses pemungutan suara yang sudah berlangsung di Malaysia akan segera diputuskan.
“Bagaimana mengenai rekomendasi Bawaslu terhadap proses pemungutan yang sudah terjadi di Malaysia, baik dilakukan dengan pos, kotak suara keliling, ataupun datang hadir di TPS langsung yang telah dilakukan kemarin, kami akan putuskan malam ini,” katanya.
Sebelumnya, beredar luas video berdurasi singkat yang menampilkan masyarakat setempat menggerebek sebuah ruko kosong di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Di dalam ruko itu ditemukan sejumlah kantong berisi surat suara yang diduga sudah dicoblos untuk pemilihan presiden pasangan tertentu.
Tidak hanya itu ditemukan juga surat suara yang tercoblos untuk beberapa nama calon anggota legislatif dari partai politik tertentu.
