JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kebijakan pemerintah yang memutuskan akan mengimpor jagung maksimum 100.000 ton saat kondisi surplus dirasa aneh oleh Partai Gerindra. Bahkan Partai Gerindra menyebut ini sebagai bukti amburadulnya pemerintahan Jokowi.

“Pemerintah harus menjelaskan hal ini. Bagaimana mungkin impor, sedang datanya surplus. Apakah ini seperti kasus beras, data Kementan tidak akurat? Bila benar karena ketidakakuratan data Kementan, sangat layak Mentan dicopot,” kata Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, di Jakarta, Senin (5/11).

Andree mempertanyakan kebijakan impor jagung tersebut sembari mengungkit data-data ketersediaan produksi jagung tersebut. Ia pun mengkritik pemerintahan Jokowi.

“Bila benar surplus dan bahkan mengekspor ke Filipina dan Malaysia, mengapa malah impor. Sekali lagi ini membuktikan amburadulnya pemerintahan Jokowi. Kebijakan ini beda dengan janji kampanye di 2014,” kritiknya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro menjelaskan, Indonesia telah mengekspor 380.000 ton. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 12,49% per tahun.

Artinya, periode 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS). Kemudian, ketersediaan produksi jagung pada November sebanyak 1,51 juta ton dengan luas panen 282.381 hektare. Bulan Desember 1,53 juta ton, dengan luas panen 285.993 hektare, tersebar di sentra produksi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontolo, Lampung, dan provinsi lainnya. (SU01)