Impor Jagung 100 Ribu Ton Saat Surplus, Gerindra: Bukti Pemerintahan Jokowi Amburadul

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kebijakan pemerintah yang memutuskan akan mengimpor jagung maksimum 100.000 ton saat kondisi surplus dirasa aneh oleh Partai Gerindra. Bahkan Partai Gerindra menyebut ini sebagai bukti amburadulnya pemerintahan Jokowi.

“Pemerintah harus menjelaskan hal ini. Bagaimana mungkin impor, sedang datanya surplus. Apakah ini seperti kasus beras, data Kementan tidak akurat? Bila benar karena ketidakakuratan data Kementan, sangat layak Mentan dicopot,” kata Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, di Jakarta, Senin (5/11).

Andree mempertanyakan kebijakan impor jagung tersebut sembari mengungkit data-data ketersediaan produksi jagung tersebut. Ia pun mengkritik pemerintahan Jokowi.

“Bila benar surplus dan bahkan mengekspor ke Filipina dan Malaysia, mengapa malah impor. Sekali lagi ini membuktikan amburadulnya pemerintahan Jokowi. Kebijakan ini beda dengan janji kampanye di 2014,” kritiknya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro menjelaskan, Indonesia telah mengekspor 380.000 ton. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 12,49% per tahun.

Artinya, periode 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS). Kemudian, ketersediaan produksi jagung pada November sebanyak 1,51 juta ton dengan luas panen 282.381 hektare. Bulan Desember 1,53 juta ton, dengan luas panen 285.993 hektare, tersebar di sentra produksi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontolo, Lampung, dan provinsi lainnya. (SU01)

 

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan