MOGADISHU, SERUJI.CO.ID – Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo pada Sabtu (10/3) mendesak penanam modal dan negara lain agar mengikuti prosedur hukum bagi penanaman modal di negerinya.
Pernyataannya diduga merupakan reaksi nyata bagi sengketa mengenai kesepakatan pelabuhan di wilayah separatis Somaliland.
“Saya memperingatkan semua perusahaan dan negara agar tidak melewati garis dan mempertanyakan kedaulatan Somalia,” kata Presiden Somalia itu di dalam pidato pembukaan sidang Parlemen.
“Somalia terbuka untuk kegiatan usaha dan kemitraan internasional, tapi mereka yang ingin menanam modal di sini harus mendapat persetujuan dari masing-masing lembaga negara,” kata Farmajo.
Farmajo mengatakan setiap kesepakatan perdagangan harus dibuat di dalam ketentuan hukum, dan memperingatkan agar tak ada yang melanggar persatuan dan kedaulatan negeri itu.
Ia mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah apa yang meningkat jadi pertikaian diplomatik antara Somalia dan Uni Emirat Arab (UAE) sehubungan dengan kesepatan 1 Maret.
Di dalam kesepakatan itu, DP World, yang dikuasai UAE, dan Somaliland mengumumkan mereka akan menghentikan sebagian kemitraan mengenai pengelolaan pelabuhan guna memungkinkan Ethiopia, yang tak memiliki laut, memiliki 19 persen saham.
Parlemen Somaliland menyetujui konsesi Pelabuhan Berbera pada Agustus 2016, dan memberi DP World 65 persen saham di dalam konsesi 30-tahun.
Mogadishu telah menolak kesepakatan tersebut dan mengumumkan kesepakatan tersebut batal demi hukum.
