JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengungkapkan, gagasan merelokasi masyarakat Asmat sebagai imbas wabah campak dan gizi buruk karena mempertimbangkan medan yang sulit dijangkau bukanlah jalan keluar yang tepat.
Hal ini dikatakan Okky terkait dengan tawaran Jokowi yang akan merelokasi warga Asmat saat Kejadian Luar Biasa (KLB) menimpa anak-anak.
“Ide relokasi sama saja merampas hak hidup masyarakat Asmat yang telah menyatu dengan lingkungan, alam, dan komunitasnya. Di samping juga akan berdampak pada psikologi warga, alih-alih makin membaik, secara psikologis warga justru akan terbebani,” kata Okky kepada SERUJI melalui pesan singkat, Jumat (26/1).
Okky menjelaskan, penanganan yang terjadi di Asmat, Papua harus menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama pendekatan jangka pendek yang saat ini telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengerahkan sumber daya manusia termasuk melibatkan TNI/Polri.
Kedua, pendekatan jangka menengah. Di periode ini seharusnya pemerintah menggandeng lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Dompet Dhuafa serta lembaga kemanusiaan lainnya yang memiliki relawan teruji menembus medan yang sulit.
Pendekatan ketiga yakni pendekatan jangka panjang dimana peran pemerintah daerah harus lebih konkret dengan mendorong pemberdayaan tenaga kesehatan lokal. “Penguatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memenuhi ketesediaan tenaga kesehatan yang mumpuni,” terangnya.
Lebih lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, Papua yang menerapkan otonomi khusus (otsus) semestinya dapat lebih dinamis dalam pengelolaan pemerintahan daerah termasuk melakukan pemberdayaan kepada warganya.
“Pemerintah pusat dapat lebih intens melakukan supervisi ke pemerintah daerah di Papua, khususnya di bidang kesehatan, agar masalah serupa tidak muncul di waktu mendatang,” tegas Okky.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan.
Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua. Untuk tahun ini, wabah melanda Kabupaten Asmat.
Jokowi menyampaikan penawaran ini saat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerwa di Istana Bogor, Selasa (23/1).
“Mungkin perlu relokasi terbatas atau perlu infrastruktur khusus,” kata Jokowi. (Herdi S/SU05)
