Soal Hoax Membangun, DPD Ingatkan Badan Siber Cukup Sekali Pancing Kegaduhan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Walau sudah mencabut dan meminta maaf terkait ‘hoax membangun’, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tetap mengingatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi untuk tidak lagi memancing kegaduhan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang justru kontraproduktif dengan tujuan didirikannya BSSN yaitu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, produksi dan penyebaran hoax yang merupakan salah satu jenis kejahatan utama dunia siber memerlukan dukungan publik luas. Oleh karena itu, kehadiran BSSN harusnya mampu menyuntikkan semangat baru, bukan malah menyiutkan harapan dan melahirkan rasa pesimis di tengah-tengah masyarakat.

“Tidak ada area abu-abu tentang hoax. Semuanya hitam dan merusak. Mau seperti apapun konten hoax-nya, termasuk yang melebih-lebihkan prestasi Presiden. Bahkan hoax seperti ini (melebih-lebihkan prestasi Presiden) sangat berbahaya karena pasti menurunkan wibawa Pemerintah. Kami minta BSSN mulai fokus memformulasikan strategi memberantas hoax, cukup sekali ini saja, Badan ini memancing kegaduhan,” tegas Fahira Idris, dalam rilisnya yang diterima SERUJI, Kamis (4/1).

Menurut Fahira, BSSN juga harus bisa membedakan dengan tegas antara kritik kepada penguasa dengan produksi dan penyebaran konten hoax karena keduanya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Jangan sampai kehadiran Badan bentukan Presiden Jokowi ini malah mengancam demokrasi yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, lanjut Fahira, kritik sekeras apapun kepada penguasa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi dan dibatasi undang-undang. Selama kritik itu berdasarkan fakta dan tidak menjurus kepada fitnah dan pembunuhan karakter, tidak boleh sama sekali dikategorikan sebagai hoax apalagi dituduh makar atau upaya untuk menjatuhkan Pemerintah.

“Menjadi pemimpin di sebuah negara demokrasi itu ‘kupingnya harus tebal’. Itu sudah jadi konsekuensi logis. Makanya, kami ingatkan, jangan sampai Badan ini jadi ancaman demokrasi, dengan mengkategorikan kritik keras kepada Pemerintah sebagia hoax,” tukas Senator Jakarta ini.

Namun, secara pribadi, sambung Fahira, dirinya mempunyai harapan besar bahwa kehadiran BSSN ini benar-benar mampu menjadikan dunia siber di Indonesia sehat dan aman diakses siapapun termasuk anak-anak.

“Kami ucapkan selamat bekerja. Tugas yang diemban BSSN ini cukup penting dan strategis karena dunia siber saat ini sudah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari aktivitas sebagian besar warga Indonesia sehari-hari,” pungkas Fahira. (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O