PKB Masuk Pansus Angket Bila Dibutuhkan KPK

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR bila lembaga antisuap tersebut memerlukan bantuan.

“Perkembangan artinya kalau nanti KPK perlu bantuan kita, ya kita lakukan apapun yang kita bisa lakukan. Iya bantuan memperkuat KPK, Kalau nanti dibutuhkan baru kita masuk pansus,” katanya di sela acara silaturahmi dan halal bi halal di Jakarta, Sabtu (8/7), yang dihadiri para pengurus PKB, Anggota DPR dari PKB, simpatisan, kader, dan masyarakat sekitar.

Namun, sampai saat ini, Muhaimin menyatakan PKB belum bisa bergabung dengan Pansus Angket KPK DPR yang kini telah bekerja.

“PKB sampai hari ini menyatakan belum bisa ikut dalam pansus, sampai menunggu sikap KPK dan perkembangannya seperti apa,” katanya.

Mencermati perkembangan saat ini, menurut dia, pelemahan KPK oleh Pansus Angket DPR belum dapat disimpulkan mengingat pansus saat ini baru mencari informasi.

“Pelemahan KPK belum disimpulkan karena baru mulai, belum ada tanda-tanda melemahkan, melemahkan dimana juga belum, baru opini. Pansus belum melakukan apa pun, baru cari data cari informasi sebatas itu, nanti kita lihat,” katanya.

Terkait dengan kunjungan Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin untuk mendapatkan informasi dari para napi korupsi, ia menyatakan hal itu merupakan hak konstitusional yang melekat dalam pansus.

“Memang sebagai Pansus Angket punya hak yang dilindungi undang-undang, angket memiliki kewenangan apa lagi sekadar datang di mana tempat mereka mencari informasi itu sah saja,” katanya.

Menanggapi adanya suara-suara untuk membubarkan KPK, ia mengatakan hal itu tidak mungkin.

“Saya kira tidak mungkin ya, siapapun tidak akan mungkin bubarkan KPK, pakai apa bubarkan? Tetapi bahwa penanganan korupsi harus komprehensif yang melibatkan sistemik itu tidak ada pilihan supaya KPK tidak sendirian dan tidak dicurigai ‘superbody’ yang tidak bisa dikontrol, itu aja masalahnya di situ,” kata Muhaimin. (Hrn)

Sumber:Antara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.