Paripurna DPR Setujui Tujuh Calon Anggota LPSK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Rapat Paripurna DPR masa persidangan II Tahun 2018-2019, Kamis (13/12), menyetujui tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah ketujuh calon tersebut mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

“Saya menanyakan apakah laporan Komisi III DPR tentang pembahasan calon anggota LPSK periode 2018-2023 dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (13/12).

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut menyatakan setuju.

“Setelah disetujui maka akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada,” kata Utut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik dalam Rapat Paripurna DPR menjelaskan, Komisi III DPR menerima 14 nama calon anggota LPSK.

Ia mengatakan, Komisi III DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK tersebut pada Selasa (4/12) hingga Rabu (5/12).

“Komisi III DPR melakukan kewenangan dengan memberikan persetujuan dengan membahas rancangan tata tertib, rancangan jadwal, dan rancangan surat pernyataan yang ditanda tangani calon anggota LPSK,” katanya.

Erma mengatakan Komisi III DPR mengadakan Rapat Pleno terbuka pada Rabu (5/12) pukul 16.00 WIB untuk mengambil keputusan calon anggota LPSK yang dilakukan musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat tersebut dilakukan dengan meminta pandangan 10 fraksi dan dari pandangan itu disetujui tujuh nama calon anggota LPSK periode 2018-2023,” katanya.

Adapun ketujuh calon anggota LPSK periode 2018-2023 yang disetujui adalah Hasto Atmojo Suroyo, Brigjen Pol (Purn) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Akibat drg Masrial Ditahan Kejari, Operasi Gratis Bibir Sumbing 40 Pasien Ini Terancam Batal

Akibat penahanan drg. Masrial, pelaksanaan operasi gratis bibir sumbing di Bengkulu terancam batal.