Paripurna DPR Setujui Tujuh Calon Anggota LPSK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áRapat Paripurna DPR masa persidangan II Tahun 2018-2019, Kamis (13/12), menyetujui tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah ketujuh calon tersebut mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

“Saya menanyakan apakah laporan Komisi III DPR tentang pembahasan calon anggota LPSK periode 2018-2023 dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (13/12).

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut menyatakan setuju.

“Setelah disetujui maka akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada,” kata Utut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik dalam Rapat Paripurna DPR menjelaskan, Komisi III DPR menerima 14 nama calon anggota LPSK.

Ia mengatakan, Komisi III DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK tersebut pada Selasa (4/12) hingga Rabu (5/12).

“Komisi III DPR melakukan kewenangan dengan memberikan persetujuan dengan membahas rancangan tata tertib, rancangan jadwal, dan rancangan surat pernyataan yang ditanda tangani calon anggota LPSK,” katanya.

Erma mengatakan Komisi III DPR mengadakan Rapat Pleno terbuka pada Rabu (5/12) pukul 16.00 WIB untuk mengambil keputusan calon anggota LPSK yang dilakukan musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat tersebut dilakukan dengan meminta pandangan 10 fraksi dan dari pandangan itu disetujui tujuh nama calon anggota LPSK periode 2018-2023,” katanya.

Adapun ketujuh calon anggota LPSK periode 2018-2023 yang disetujui adalah Hasto Atmojo Suroyo, Brigjen Pol (Purn) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy