Nilai Grasi Presiden Jokowi Kontraproduktif Pada Perlindungan Anak, Begini Alasan Fahira

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris menilai grasi yang diberikan Presiden Jokowi kepada Neil Bantleman, Warga Negara Kanada, terpidana kasus pelecehan seksual anak yang divonis 11 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2016 lalu, dinilai kontraproduktif terhadap upaya perlindungan anak.

Menurut Fahira, pemberian grasi ini menghambarkan ketegasan negara yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi.

Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mempertanyakan alasan objektif dan rasional hingga grasi ini diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Bagi Fahira, Presiden harus menjelaskan kepada publik secara komprehensif kenapa terpidana kasus pelecehan seksual anak berhak mendapat grasi dan sekarang bebas.

“Memang ini hak Presiden. Tapi publik berhak tahu pertimbangannya pemberian grasi ini apa. Bagi saya pemberian grasi ini kontraproduktif terhadap upaya bangsa ini memerangi kekerasan seksual terhadap anak yang kini sudah masuk kategori sebagai kejahatan luar biasa,” tukas Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Senin (15/7).

Pemberian grasi ini, lanjut Fahira, akan menjadi preseden tidak baik karena dikhawatirkan langkah ini (pengajuan grasi) bakal diikuti oleh terpidana-terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya di Indonesia.

“Bagaimana jika ada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lainnya berbondong-bondong mengajukan grasi? Saya khawatir muncul persepsi, jika yang 11 tahun saja dapat grasi kenapa yang lain tidak. Ini kan preseden tidak baik,” ujar Senator Jakarta yang juga aktivis perlindungan anak ini.

Menurut Fahira, sesuai konstitusi walau pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam prosesnya harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR. Oleh karena itu publik berhak tahu pertimbangan seperti apa dan kondisi apa yang melandasi seorang terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak yang divonis 11 tahun berhak mendapat grasi dan bebas.

“Karena jika pertimbangannya tidak kuat maka sama saja negara menganggap kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan biasa, dan ini mengingkari komitmen kita melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak” pungkas Fahira.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Syafii Maarif dan Isu Perbudakan Spiritual

Bagi saya mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual.

Olahraga Bagi Penyandang Stroke

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. SERUJI.CO.ID -...

Israel Kembali Serang Gaza, 10 Tewas

SERUJI.CO.ID - Tentara pendudukan Israel telah melakukan beberapa serangan...

Inilah 4 Jenis Nazhir: Anda Masuk Kategori Manakah?

Oleh: Imam Nur Azis Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2017-2020 SERUJI.CO.ID...

Janganlah Menyebut Nama Rasulullah Muhammad SAW Tanpa Gelar

SERUJI.CO.ID - Memanggil Rasulullah Muhammad sholallahu 'alaihi wassallam (SAW)...

Menua: Agar Otak Tak Ikut Beruban

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. Dalam perjalanan...

Ngotot Pertahankan Mardani Maming sebagai Bendum, Kantor PBNU Bisa Diperiksa KPK

Dengan tidak menonaktifkan, mau tak mau PBNU terkait dengan Mardani yg saat ini buron. Maka jangan salahkan KPK jika nanti dalam proses pencarian Mardani akan memeriksa kantor PBNU.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Segarkan Wajah dengan A I U E O