GKIA Sayangkan Baleg Hilangkan Larangan Iklan Rokok

JAKARTA – Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) menyayangkan Badan Legislasi DPR yang menghilangkan larangan iklan rokok pada harmonisasi naskah Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dari naskah yang sudah disusun Komisi I.

“Kami mengapresiasi naskah dari Komisi I yang melarang iklan mempromosikan minuman keras, rokok dan zat adiktif lainnya. Namun, kami menyayangkan dan prihatin terhadap Baleg yang menghilangkan kata ‘rokok’,” kata Koordinator Presidium GKIA Supriyatiningsih dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/7).

Supriyatiningsih mengatakan pelarangan iklan rokok di media penyiaran adalah langkah awal untuk memberikan perlindungan pada warga negara dari bahaya konsumsi rokok. Iklan rokok di media penyiaran adalah salah satu sumber penyebaran dan promosi konsumsi rokok yang saat ini masih diperbolehkan.

Karena itu, GKIA menilai penghapusan larangan iklan rokok dari naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran adalah sebuah kemunduran dan akan menghambat perlindungan maksimal masyarakat dari paparan konsumsi rokok.

“Kami mendukung Komisi I untuk menolak rekomendasi hasil harmonisasi Baleg yang menghilangkan larangan iklan rokok di media penyiaran,” tuturnya.

Supriyatiningsih juga mendesak Baleg untuk mempertahankan naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran dari Komisi I yang melarang iklan rokok di media penyiaran.

“Membiarkan promosi dan iklan rokok menunjukkan negara menempatkan kepentingan industri rokok di atas kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan terbaik anak dengan membiarkan generasi muda terjerembab dalam adiksi rokok,” katanya.

Di sisi lain, pelarangan iklan rokok merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menghormati, menjamin dan memenuhi hak warga negara sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Hrn)

Sumber:Antara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.