Gerindra: Aksi Menteri Susi Mengebom Kapal Mencemari Laut


JAKARTA – Aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan dengan cara mengebom, mendapat kritik tajam dari anggota DPR RI, Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono.

“Pemboman kapal telah merusak ekosistem laut. Serpihan tubuh kapal, cat kapal yang mengandung racun, dan bubuk mesiu yang berhamburan akibat ledakan tersebut telah meracuni ikan-ikan di laut,” kata Bambang dalam rilisnya yang diterima SERUJI hari ini, Rabu (5/4).

Bambang mengatakan bahwa peledakan kapal yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak jauh dari bibir pantai, dan hal itu justru melanggar Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dimana dalam Undang Undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa kapal yang tenggelam tidak jauh dari bibir pantai harus diangkat.

“Menteri Susi tidak perlu lagi awasi illegal fishing, karena itu tugas TNI AL. Sementara keamanan lautnya sudah ditangani Polairud. Sekarang ini tugas KKP adalah bagaimana meningkatkan industri perikanan nasional dan menjaga ekosistem laut agar tangkapan ikan melimpah,” ujar Bambang yang duduk di Komisi VI DPR RI.

Kritikan anggota DPR RI asal Dapil 1 Jawa Timur ini disampaikan setelah pada awal April lalu Menteri Susi beraksi kembali dengan membom 81 kapal pencuri ikan di 12 daerah berbeda.

Menurut Bambang, kapal yang ditenggelamkan dengan cara dibom, tidak menciptakan rumpun baru bagi habitat ikan laut. Sebaliknya ustru mencemari laut.

Menurut dia, penenggelaman kapal cukup dengan melubangi lambung kapal, sehingga kapal akan tenggelam dengan sendirinya. Kini, lanjut Bambang, hasil tangkapan para nelayan banyak menurun, karena laut tercemar oleh racun dan sampah serpihan kapal.

“Ironisnya, Menteri Susi pernah menyerukan agar tak membuang sampah ke laut. Sementara dia sendiri telah mencemari laut dengan sampah serpihan kapal yang diledakkan,” kata Bambang.

Bambang juga mengingatkan bahwa membuang sampah anorganik ke laut melanggar aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) PBB.

EDITOR: Harun S

9 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close