Dokumen Hilang, Politisi Gerindra : Indikasi Praktek Mafia Peradilan di MK

JAKARTA – Peristiwa hilangnya berkas dokumen sengketa Pilkada kabupaten Dogiyai di Mahkamah Konstitusi (MK) diindikasikan sebagai bukti adanya praktek mafia peradilan dilingkungan MK. Dugaan tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra.

“Tidak tertutup kemungkinan pencurian tersebut merupakan bagian dari praktek mafia peradilan di lingkungan MK,” kata Dasco, yang juga Ketua MKD DPR RI, melalui rilis yang diterima SERUJI, Rabu (22/3).

Menurut Dasco, secara logika tidak mungkin pencurian dokumen tersebut merupakan pencurian biasa, karena yang dicuri hanya kertas yang nilai ekonomisnya rendah dan tidak sebanding dengan resiko dan tingkat kesulitan pengambilannya.

Pencurian tersebut, lanjutnya, bukanlah hal sepele, jangan menyederhanakan masalah tersebut hanya merupakan pencurian biasa. Harus ada pengusutan yang tuntas baik oleh internal MK maupun oleh kepolisian. Bukan hanya pelakunya yang harus ditangkap, namun motif pencurian dokumen tersebut juga harus diusut tuntas.

Dasco menjelaskan, dokumen yang dijadikan sebagai bukti dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilhan Umum (PHPU) di MK biasanya adalah dokumen C1 atau bukti rekapitulasi suara yang jumlahnnya bisa ribuan lembar. Dokumen tersebut akan menjadi rujukan utama bagi MK untuk membuat putusan.

Kalau dokumen tersebut hilang atau dicuri, maka proses pembuktian dalam persidangan MK akan sangat terganggu dan pada akhirnya putusan MK pun akan bermasalah. “Padahal kita tahu putusan MK itu bersifat final, jadi kalau sudah diputus tidak bisa dikoreksi lagi,” katanya.

“Jika kasus ini tidak diusut tuntas maka kami khawatir persepsi masyarakat akan macam-macam dan kepercayan pada MK bisa menurun,” tutupnya,

Sebagaimana diketahui Dokumen sengketa Pilkada kabupaten Dogiyai hilang di Mahkamah Konstutusi. Hilangnya dokumen tersebut awalnya dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Namun belakangan MK mengkonfimasi bahwa dokumen tersebut telah dicuri dan kasusnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.

EDITOR: Harun S

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.