Apel Akbar ini diikuti oleh unsur Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Satpol Pamong Praja (PP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan pejabat teras pemerintah Kota Banjar, serta perwakilan partai politik (parpol).
Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, giat apel kesiapan gerakan coklit data pemilih serentak tahun 2018 yang dicanangkan oleh KPU RI, dilaksanakan serentak secara nasional di kota dan kabupaten.
“Coklit data pemilih ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari sampai tanggal 18 Februari, sebanyak 332 petugas PPDP di Kota Banjar hari ini mulai bekerja dan melaksanakan tugas pencoklitan,” terang Dani kepada wartawan, Sabtu (20/1) pagi.
Baca juga:Â Mulai 20 Januari, KPU Lakukan Coklit Serentak
Dani mengatakan, pantia PPDP akan mengunjungi warga dari rumah ke rumah untuk melakukan coklit data pemilih dalam rangka menghasilkan data pemilih yang akurat.
“Hari ini, PPDP dalam pelaksanaan tugasnya akan didampingi oleh tim yang telah dibentuk oleh KPU. Untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih saat ini KPU telah melantik 332 orang PPDP untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Kota Banjar,” jelasnya.
Lanjutnya, gerakan coklit data pemilih nasional ini bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, melainkan juga pengawas pemilu dan juga pemilih.
Usai gelar Apel Akbar coklit yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini, KPU Kota Banjar kemudian melanjutkan melakukan roadshow kepada sejumlah tokoh masyarakat dan petinggi parpol di Kota Banjar bersama PPDP untuk melakukan coklit data pemilih secara simbolik.
“Pencocokan penelitian ini nanti untuk mengukur beberapa hal, pertama adalah mencatat pemilih baru, kedua, mengkoreksi identitas pemilih, kemudian yang ketiga mencatat warga masyarakat yang masih belum memiliki KTP, kemudian mencoret masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, contoh meninggal dunia atau sudah pindah keluar dari Kota Banjar itu akan di administrasi kan oleh PDT”, jelasnya. (Degum/SU05)