Pemprov NTT dan Bawaslu Tandatangani NPHD Pilgub 2018

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pemerintah provinsi NusaTenggara Timur (NTT) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) NTT telah melaksanakan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna pelaksanaan pemilu Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang.

Penandatangan itu dilakukan antara Gubernur NTT, Frans Leburaya yang mengatasnamakan Pemerintah provinsi NTT dengan ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritus Djawa di ruang rapat Gubernur NTT, Selasa (17/10).

Anggaran pelaksanaan pengawasan Bawaslu yang dikucurkan pemerintah provinsi NTT sebesar Rp 122,3 miliar lebih, anggaran tersebut digunakan untuk pengawasan Pilgub  di 22 kabupaten dan kota di NTT.

“Saya minta kepada pihak Bawaslu anggaran pengawasan ini dipergunakan sebaik-baiknya, jangan mencari-cari kesalahan dalam proses pelaksanaan tapi benar-benar menjalankan tugas pengawasan sesuai peraturan perundang-undang,” tandas Frans.

Sementara ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritus Djawa memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah mengalokasikan anggaran pengawasan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 melalui penandatanganan NPHD.

“Dengan penandatangan NPHD kami akan melaksanakan tugas sebagai pengawas Pilkada dengan sebaik-baiknya dan mempertanggugjawabkan anggaran yang diberikan itu demi terwujudnya pemilukada di Provinsi NTT secara lancar dan sukses sehingga benar-benar diterima masyarakat,” harapnya. (Habibudin/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

KUNTUM KHAIRA UMMATIN

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.