Demokrat Kritik Pernyataan Jokowi Yang Minta Relawannya Siap Kelahi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta relawannya siap kelahi dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Saya kira ini bukan pesan yang baik pak presiden @jokowi,” kata Hinca lewat akun twitternya @hincapandjaitan, Sabtu (4/8) malam.

Menurut Hinca, apa yang disampaikan Jokowi tersebut tidak tepat.

“Jika relawan/simpatisan/kader SALAH ya diingatkan, dididik,” ujarnya.


Hinca mengatakan bahwa untuk meraih kemenangan seharusnya yang disiapkan adalah strategi, bukan siap berkelahi.

“Mohon ini tidak diteruskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita ingin pemilu damai,” tukasnya.

Senada dengan Hinca Panjaitan, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengecam pernyataan Jokowi dihadapan relawannya tersebut sebagai hal yang brutal.

“Muka saya kasar, tp sy sgt menjauhi kekerasan. Jokowi kelihatan klemar klemer, tapi pernyataannya menganjurkan berkelahi. Mestinya taat aturan dan hukum, bkn bergaya premanisme. Hati2 lah kpd seluruh anak bangsa..!” tulis Ferdinand di akun twitternya @LawanPoLitikJKW, Sabtu (4/8).

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam acara rapat umum yang dihadiri oleh Relawan Jokowi mengajak relawannya mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2019. Salah satu ajakan Jokowi berani jika diajak kelahi.

BACA JUGA:  KPU Resmi Tetapkan PKPI Jadi Parpol Peserta Pemilu 2019

“Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani,” kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (4/8).

(ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi