Bela Presiden Jokowi, Ketum PPP: Pemerintah Profesional Kelola Utang

2
102
  • 4
    Shares
Utang Jokowi
Romahurmuziy bersama Presiden Jokowi. (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai beberapa kalangan telah jor-joran dalam berutang. Namun bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemerintah dinilai masih “on the track” dalam menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur.

“Utang di era Presiden Jokowi pun dikelola secara profesional dan hati-hati,” kata Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy dalam rilis yang diterima SERUJI di Jakarta, Kamis (22/3).

Menurut pria yang akrab disapa Rommy ini, tantangan pemerintah ke depan adalah menurunkan laju inflasi sehingga bunga utang makin murah. Langkah yang penting lainnya adalah meningkatkan fundamental ekonomi agar rating utang bisa melesat menjadi AAA dari saat ini BBB.

“Jika rating utang semakin baik, dan dampak pembangunan infrastruktur ke depannya dirasakan oleh masyarakat luas, kegaduhan soal utang ini akan ditinggalkan,” katanya.

Menurut Rommy, tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak berutang. Selama untuk kegiatan yang produktif, sebenarnya utang bukan hal yang dilarang.

“Di dalam UU Keuangan Negara No.13 Tahun 2003 pun batasan antara utang Pemerintah yang aman sudah dipatok maksimal 60 persen terhadap PDB,” jelasnya.

Saat ini total utang Pemerintah per Februari berjumlah Rp4.034 triliun atau masih 29,2 persen terhadap PDB.

“Karena jauh di bawah batas maksimum utang seharusnya perdebatan soal utang tidak perlu dibuat gaduh,” ujarnya.

Dikatakannya, selama era Pemerintahan Jokowi-JK pun utang digunakan untuk pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari kenaikan belanja infrastruktur dari Rp290 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp410 triliun pada 2018.

Ia mengungkapkan, dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif berkorelasi positif dengan naiknya daya saing Indonesia. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, ranking daya saing Indonesia naik lima peringkat dari 41 pada tahun 2016 menjadi 36 pada tahun 2017.

“Loncatan daya saing ini tak mungkin terjadi kalau bukan karena suntikan utang untuk bangun infrastruktur,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)

Loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU