Siapakah Pengganti Patrialis Yang Sudah Dipilih Jokowi ?

JAKARTA – Presiden Jokowi telah menerima tiga nama calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari panitia seleksi Hakim Konstitusi untuk menggantikan posisi Patrialis Akhbar, beberapa hari lalu.

Jokowi telah memilih satu dari tiga calon tersebut setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Pansel.

“Presiden sudah memutuskan calon hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilapori oleh Pansel, ada beberapa calon. Kemudian dipilih satu,” kata Staf Khusus Presiden Johan Budi di Jakarta, Jumat (7/4).

Namun Johan belum dapat menyebutkan nama yang sudah dipilih Jokowi tersebut.

“Karena Keppresnya belum tahu maka saya tidak bisa menyampaikan siapa yang dipilih,” kata Johan.

Lebih lanjut Johan menjelaskan bahwa sebenarnya Presiden tidak perlu membentuk Pansel karena posisi hakim yang diganti adalah posisi yang ditempati Patrialis Akbar yang merupakan perwakilan pemerintah.

“Presiden bisa nunjuk. Tetapi presiden untuk mendapatkan yang benar-benar punya integritas, kapabilitas, juga terbuka dan sebagainya, maka presiden kemudian menggunakan Pansel,” kata Johan.

Menurut Johan pembentukan Pansel tersebut merupakan tradisi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

“Saya kira bagus. Dan itu sudah pasti dikomunikasikan juga misalnya ke KPK, panselnya ya (yang melakukan komunikasi dengan lembaga itu), KPK, PPATK,” kata mantan juru bicara KPK ini.

Berikut profil calon Hakim MK yang lolos seleksi dan diajukan Pansel ke Presiden Jokowi;

Dr. Wicipto Setiadi, SH., M.H.
Ketua Departemen Hukum periode 2005 hingga 2010 ini lahir pada 11 September 1957. Ia merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf Ahli Bidang Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pria yang lahir di Purbalingga ini memiliki banyak pengalaman kerja di Kemenkumham antara lain sebagai Kepala Subdit Hukum Tata Negara pada tahun 1995, 1999, dan 2000 di Ditjen Hukum dan Perundang-undangan. Di tempat yang sama ia juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Subdit Hukum Internasional tahun 1998, Direktur Harmonisasi Pengaturan Perundang-undangan tahun 2004, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan ditahun 2010.

Masih di tahun 2010, ia juga menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemudian tahun 2014, ia kembali menjadi Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan di Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan Staf Ahli Bidang Sosial ditahun 2015. Selain itu, tahun 2009 sampai dengan 2014 ia menjabat di PT Nindya Karya (Persero) sebagai Komisaris dan pernah menduduki jabatan yang sama di PT Adhi Karya (Persero) tahun 2014 hingga sekarang.

Untuk mengikuti seleksi ini, Wicipto memiliki motivasi tersendiri, yaitu ingin mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan negara. “Motivasi saya itu ingin mendedikasikan ilmu saya yang selama ini di pemerintahan ke tempat lain. Selama 34 tahun saya berkecimpung di dunia pemerintahan eksekutif ini. Mumpung masih sehat dan diberikan umur panjang, saya ingin mendedikasikan ilmu saya di tempat lain dan juga masih dalam rangka kepentingan bangsa dan negara,” ujar Wicipto Setiadi, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN).

Prof. Dr. Saldi Isra, SH.

Pria kelahiran Paninggahan, Solok, 20 Agustus 1968 ini berprofesi sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Andalas. Selain menjadi dosen, pria 48 tahun ini juga aktif sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2004 hingga sekarang sekaligus sebagai Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2010 sampai dengan 2015. Ia tidak hanya aktif dalam bidang hukum saja, dari tahun 2016 sampai sekarang ia menempati posisi Komisaris Utama PT Semen Padang.

Pada wawancara tahap II, Saldi Isra menjelaskan motivasinya mengikuti seleksi tersebut. “Pertama, saya memang orang yang belajar ini dan sudah punya perhatian kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, saya ingin menjadi bagian dan sekarang situasi di Mahkamah Konstitusi itu sangat menantang sekali, jadi saya berharap bisa membangun Mahkamah Konstitusi bersama hakim-hakim lainnya,” jelas Saldi yang pernah menjadi Ketua Pansel calon hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014.

Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH.

Bernard L. Tanya adalah seorang dosen kelahiran Kupang, 16 November 1963. Sebelum mendaftarkan namanya sebagai Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Bernard bekerja di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sebagai dosen tetap tahun 1988 hingga sekarang. Pada pertengahan tahun ia juga menjabat sebagai dosen tetap, sekaligus menduduki posisi sebagai dosen luar biasa di S2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya dari tahun 2001 sampai sekarang.

Tidak hanya di Ubhara, ia juga menjabat posisi yang sama pada instansi yang lain, yaitu Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2002 hingga sekarang, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember (UNEJ) tahun 2004 sampai dengan 2013, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2009 hingga 2016, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dari tahun 2011 sampai sekarang, dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang tahun 2016 hingga sekarang.

Pengalamannya sebagai dosen tetap Ilmu Hukum, membuat pria 54 tahun ini memiliki motivasi lebih terhadap Mahkamah Konstitusi, yaitu mencegah Mahkamah Konstitusi agar tidak menyimpang dari hakim maupun birokrasi pegawai dan menjadikannya (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga yang sangat terhormat dan berwibawa dengan ditempati oleh hakim-hakim yang penuh dedikasi dan kreatif.

“Ingin menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat terhormat dan menempati tahta tertinggi dalam mengawasi konstitusi. Maka dia harus dipastikan sebagai tempat bertahtanya keadilan,” ucap Bernard.

 

EDITOR: Harun S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER