Pengamat: Putusan Pengadilan Jadi Pertimbangan Presiden Angkat Ahok Jadi Menteri

JAKARTA –  Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan putusan perkara penistaan agama sebelum mempertimbangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada bursa calon anggota kabinet.

“Terkait isu Ahok diangkat jadi menteri, Pak Jokowi pasti akan lihat hasil persidangan dahulu,” kata Ray, dalam diskusi “Reshuffle Jilid III: Konsolidasi Terakhir Jokowi”, di Jakarta, Rabu (26/4).

Ray menjelaskan hasil putusan perkara tersebut akan mempengaruhi kebebasan serta citra Ahok dikemudian hari, sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penilaian penting bagi kepala negara. “Ini makanya kita pahami kalau Pak Jokowi bilang tidak ada perombakan hari ini, dan tidak bulan ini. Bisa jadi karena masih menunggu,” katanya.

Sebagaimana diketahui sidang putusan atas dakwaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok akan dibacakan pada tanggal 9 mei 2017.

Kendati demikian, Ray menilai Ahok tetap memiliki kesempatan yang besar untuk diangkat menjadi salah satu pembantu kepala negara.

“Dia cukup memadai untuk diangkat jadi anggota kabinet, apalagi keduanya sudah lama bekerjasama saat mengurus DKI Jakarta,” ungkap Ray.

Selain pengalaman kolaborasi, kedekatan Ahok dengan Presiden Joko Widodo juga memberikan peluang yang besar kepada Ahok untuk diangkat menjadi menteri.

“Apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi ini, Ahok sudah paham. Pak Jokowi juga sudah tahu tingkah laku Ahok. Jadi, kalau dilihat dari aspek kedekatan, pengenalan, dan kerja sama itu sudah tidak ada masalah. Satu-satunya adalah masih mempertimbangkan putusan hakim,” kata Ray lagi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada Selasa (9/5), di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

 

EDITOR: Arif R

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER