Tolak PPDB Zonasi Yang Tidak Berkeadilan, KOMPAK Siang Ini Geruduk Grahadi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ratusan orang tua yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak se-Surabaya (KOMPAK) dengan didukung berbagai elemen pelajar dan masyarakat, hari ini, Rabu (19/6) akan menggeruduk Gedung Negara Grahadi untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Koordinator KOMPAK, Jospan menyampaikan bahwa aksi yang akan dilakukan mulai pukul 12.00 WIB tersebut bertujuan untuk meminta Gubernur Jatim menghentikan seluruh proses PPDB SMAN di Surabaya yang menerapkan zonasi berbasis jarak rumah ke sekolah.

“Kami meminta PPDB Zonasi yang telah terbukti tidak berkeadilan dan sistem IT penerimaannya banyak ditemukan masalah untuk dihentikan dan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam seleksi PPDB,” kata Jospan dalam keterangan terulis yang diterima SERUJI di Surabaya, Rabu (19/6).

Jospan mengungkapkan selama dua hari proses PPDB SMAN yang dimulai sejak Senin lalu, telah banyak anak calon peserta didik yang jadi korban sistem PPDB Zonsai yang seleksinya berbasis jarak rumah ke sekolah.


“Terbukti sistem PPDB ini tidak juga mendekatkan anak ke sekolah terdekat, justru anak diterima di sekolah yang lebih jauh lokasinya dari sekolah yang ada,” ungkapnya.

Dijelaskan juga oleh Jospan, aksi tersebut murni memperjuangkan hak warga Surabaya untuk mendapat layanan pendidikan bagi anaknya dari pemerintah dengan kompetisi yang berkeadilan.

“Anak yang telah belajar keras selama 3 tahun, masa harus gagal melanjutkan pendidikan karena lokasi rumah yang dimiliki orangtuanya jauh dari SMAN terdekat. Mestinya seleksi yang berkeadilan adalah dengan ukuran hasil belajar anak,” tuturnya.

Jospan mengajak warga Surabaya yang merasa dirugikan dengan PPDB yang tidak berkeadilan ini untuk ikut dalam aksi memperjuangkan hak anak bersekolah sesuai keinginannya yang berbasis seleksi hasil belajar anak.

“Mari sama-sama kita tolak PPDB zonasi yang tidak adil bagi anak ini. Seleksi harusnya dilakukan pada kemampuan anak, seperti hasil belajar, bukan berdasarkan kemampuan orangtua memiliki rumah dekat ke sekolah,” tukas Jospan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.