Pemerintah Sebut Investasi Dana Haji Tingkatkan Nilai Manfaat

0
59
Jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali menyampaikan dana haji berpotensi meningkat nilai manfaatnya bila diinvestasikan.

“Peningkatan nilai manfaat dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Nizar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (26/9).

Hal itu disampaikan oleh Nizar ketika memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Nizar menjelaskan akumulasi jumlah dana jamaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

“Untuk menjamin terjadinya idealitas pengelolaan keuangan haji, maka dibentuk undang-undang a quo,” kata Nizar.

Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan setoran awal BPIH terlalu besar jumlahnya, Pemerintah menerangkan pemberlakuan setoran awal tersebut bertujuan memberikan jaminan hukum bagi setiap calon jamaah haji.

Pemberlakuan setoran awal BPIH dikatakan Nizar, dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan dari calon jemaah haji serta sebagai filter bagi calon pendaftar jemaah haji.

Karena Pemerintah berpendapat jika setiap warga negara yang beragama Islam, berkeinginan menunaikan ibadah haji dengan setoran awal PPIH yang sangat rendah, justru dapat memperpanjang daftar tunggu, sehingga menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum.

“Karena penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perencanaan, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” jelas Nizar.

Oleh sebab itu Pemerintah menilai hak Pemohon terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sama sekali tidak dirugikan oleh berlakukan ketentuan a quo.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Sholeh yang mendaftar sebagai calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Jawa Timur.

Sholeh pernah menyetorkan dana sebesar Rp 20 juta pada 13 Februari 2008 lalu, namun dia tidak pernah dijelaskan jika uang yang disetorkan tersebut akan diinvestasikan.

Menurut Sholeh selaku Pemohon, hal ini merugikan hak konstitusionalnya apabila uangnya dipakai untuk investasi tanpa persetujuan.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan berlakunya ketiga pasal yang diujikan tersebut. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
tewas

Diduga Hirup Asap Pembakaran Ban Bekas, 7 Penambang Emas Tewas

LOMBOK, SERUJI.CO.ID - Sedikitnya tujuh penambang emas tewas diduga akibat menghirup asap pembakaran ban bekas yang masuk ke dalam lubang tambang di Desa Buwun Mas,...
Angin puting beliung

Enam Daerah di Aceh Diterjang Puting Beliung

ACEH, SERUJI.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan, hujan lebat disertai angin kencang dan puting beliung melanda enam daerah yang mengakibatkan masyarakat setempat mengalami...
Kecelakaan

Diduga Sopir Mengantuk, Sebuah Mobil Melompat ke Rawa

LHOKSUKON, SERUJI.CO.ID - Sebuah mobil jenis double cabin merek Nissan Navara melompat ke rawa, di pinggir Jalan Trans Sumatera Medan-Banda Aceh, tepatnya di Gampong Alue...

Laga Rusia Kontra Mesir Dinantikan Penggemar di Moskow

MOSKOW, SERUJI.CO.ID - Sejumlah penggemar sepak bola dari beberapa negara yang berada di Moskow menantikan laga antara tuan rumah Rusia melawan Mesir yang akan diselenggarakan...
becak-becak

Yogyakarta Kaji Tiga Desain Becak Alternatif

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID -  Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kajian desain becak alternatif dengan menyiapkan tiga tipe becak yang terdiri dari dua becak ramah lingkungan dan satu...