Pemerintah Sebut Investasi Dana Haji Tingkatkan Nilai Manfaat

0
19
Jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali menyampaikan dana haji berpotensi meningkat nilai manfaatnya bila diinvestasikan.

“Peningkatan nilai manfaat dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Nizar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (26/9).

Hal itu disampaikan oleh Nizar ketika memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Nizar menjelaskan akumulasi jumlah dana jamaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

“Untuk menjamin terjadinya idealitas pengelolaan keuangan haji, maka dibentuk undang-undang a quo,” kata Nizar.

Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan setoran awal BPIH terlalu besar jumlahnya, Pemerintah menerangkan pemberlakuan setoran awal tersebut bertujuan memberikan jaminan hukum bagi setiap calon jamaah haji.

Pemberlakuan setoran awal BPIH dikatakan Nizar, dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan dari calon jemaah haji serta sebagai filter bagi calon pendaftar jemaah haji.

Karena Pemerintah berpendapat jika setiap warga negara yang beragama Islam, berkeinginan menunaikan ibadah haji dengan setoran awal PPIH yang sangat rendah, justru dapat memperpanjang daftar tunggu, sehingga menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum.

“Karena penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perencanaan, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” jelas Nizar.

Oleh sebab itu Pemerintah menilai hak Pemohon terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sama sekali tidak dirugikan oleh berlakukan ketentuan a quo.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Sholeh yang mendaftar sebagai calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Jawa Timur.

Sholeh pernah menyetorkan dana sebesar Rp 20 juta pada 13 Februari 2008 lalu, namun dia tidak pernah dijelaskan jika uang yang disetorkan tersebut akan diinvestasikan.

Menurut Sholeh selaku Pemohon, hal ini merugikan hak konstitusionalnya apabila uangnya dipakai untuk investasi tanpa persetujuan.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan berlakunya ketiga pasal yang diujikan tersebut. (Ant/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Shah Porir Dwip, Tanah Harapan bagi Setengah Juta Jiwa Rohingya

SERUJI.CO.ID - Pernahkah terbayang adegan ini? Pada suatu malam buta, rumah gubuk yang kita tempati bersama orang tua dan adik-adik kita tiba-tiba digedor dengan...

Demo Istana, Ratusan Mahasiswa Tuntut Janji Kampanye Jokowi-JK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak siang, Jumat (20/10) melakukan aksi unjuk rasa di...
taksi online

Peraturan Baru, Taksi Online Boleh Dimiliki Individu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Revisi atas Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan nomor 26 tahun 2017 telah diselesaikan oleh Menteri Perhubungan. Perubahan yang mendasar dari revisi Permen...
Nyono Suharli

Besok, Golkar Keluarkan Rekomendasi Bacagub Jatim Untuk Khofifah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Surat rekomendasi untuk bacawagub Jatim Khofifah Indar Parawansa dari partai Golkar dipastikan akan turun besok, Sabtu (21/10). Rencananya rekomendasi tersebut akan...

Produk Kefir dari Fermentasi Susu Kambing Kian Diminati

SOLO, SERUJI.CO.ID - Produk berbahan baku kefir atau fermentasi susu kambing buatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mulai...
Menteri Asman Abnur

Alasan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 8 Lembaga Non-Struktural

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan daftar delapan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang akan dibubarkan atau dilebur...