Pejuang Kendeng, Kaki Dipasung Semen

JAKARTA, SERUJI News – Penolakan pendirian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah, membawa para petani ke Jakarta untuk mengadu kepada Presiden Jokowi, sebanyak 40 orang petani Kendeng dengan kaki dipasung semen sudah 4 hari menjalani aksinya di depan Istana Negara, dan berharap Presiden mendengar aspirasi mereka untuk menutup ijin pembangunan pabrik semen.

Polemik yang berawal dari tahun 2010 antara penduduk Kendeng yang diwakili oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pembangunan Kendeng (JMPPK) dan PT. Indocement Tunggal Perkasa, melalui anak perusahaannya PT. Sahabat Mulia Sakti, yang akan membangun pabrik semen di area Pegunungan Kendeng seluas 180ha, 128 ha diantaranya adalah pemukiman penduduk yang berjumlah kurang lebih 400 kepala keluarga.

Penolakan pembangunan pabrik semen oleh JMPPK berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung: “Izin Lingkungan Harus dibatalkan dan Dicabut”, tanggal 5 Oktober 2016, berikut ilustrasi perijinan lingkungan pembangunan pabrik semen tersebut:

polemik kendeng, semen
Ilustrasi perijinan lingkungan pembangunan pabrik semen

Dalam keterangan gambar diatas jelas bahwa MA mencabut ijin lingkungan pembangunan pabrik semen, tapi pada tanggal 23 Februari 2017 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga salah satu politikus PDI Perjuangan malah menerbitkan Ijin Lingkungan yang baru dan jelas tidak memperhatikan putusan MA.

“Selain adanya masalah dalam ijin lingkungan, nanti yang petani jadi buruh, padahal kan tidak sehat. Biarkan kami bekerja dengan alam,” kata Sukinah, salah satu kartini pejuang kendeng yang kakinya dipasung dengan semen.

Sampai berita ini diturunkan para petani yang mempasung kakinya dengan semen masih bertahan di depan Istana Negara dan mengingatkan akan bertambahnya petani-petani Kendeng yang akan mengikuti aksi ini, sampai Presiden Jokowi mendengar aspirasi mereka untuk menutup pembangunan pabrik semen di Kendeng, Pati, Jawa Tengah. (Ardiansyah)

EDITOR: Iwan Y

4 KOMENTAR

  1. Ketika izin lingkungan dibatalkan dan harus dicabut (putusan PK MA), kenapa masih ngotot untuk memberikan izin baru ya? Apa ada nganu-nganu? Semakin lama, hukum jadi bahan “permainan”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER