Nilai Wafatnya Ratusan Petugas KPPS Tragedi Nasional, KMN Galang Petisi di Change.org

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekelompok anak muda yang peduli dengan kondisi Pemilu 2019 yang tergabung dalam Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) menilai wafatnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pasca pencoblosan pada Rabu (17/4) yang lalu, sebagai sebuah tragedia nasional.

Melihat banyaknya petugas KPPS yang wafat, yang menurut catatan KMN hingga 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB telah mencapai 440 orang ditambah 3.788 yang dirawat di rumah sakit, maka dianggap penting untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi.

“Pada hari Kamis 2 Mei 2019, Delegasi Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) telah mendatangi Kantor Komnas HAM dan menyampaikan surat pengaduan kepada Komisioner Komnas HAM agar desakan pembetukan Tim Pencari Fakta (TPF) ditindaklanjuti,” bunyi pernyataan KMN di laman petisi yang mereka buat di www.change.org.

Untuk lebih mendorong agar TPF segera dibentuk oleh Komnas HAM, maka inisiator KMN, dr. Dhienda Nasrul dan Indra Sakti Akbar membuat petisi di www.change.org untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan.

Pantauan SERUJI, Senin (6/5) pukul 23.55 WIB petisi yang dibuat Ahad (5/6) tersebut telah mendapat dukungan dari lebih 8.210 orang.

Disampaikan juga oleh KMN, bahwa mereka tidak ingin tragedi wafatnya ratusan petugas KPPS tersebut, seolah-olah selesai ketika keluarga yang ditinggalkan diberikan santunan oleh KPU dan pihak lainnya.

“Kami ingin menegaskan bahwa wafatnya Petugas Pemilu 2019 (dalam hal ini KPPS) ini jumlahnya bukan belasan atau puluhan, tapi ratusan, dan mungkin saja angka tersebut akan terus bertambah,” tulisnya.

KMN mengajak masyarakat, bila masih memiliki nurani dan kemanusiaan, untuk tidak diam melihat peristiwa yang terjadi.

“Bila Komnas HAM tidak segera bergerak membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), maka ini akan menjadi preseden buruk bagi sejarah bangsa kita,” tukas KMN dilaman petisi change.org.

Petisi KMN dapat diklik di sini: Desak Komnas HAM Bentuk TPF Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER