Nilai Wafatnya Ratusan Petugas KPPS Tragedi Nasional, KMN Galang Petisi di Change.org

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekelompok anak muda yang peduli dengan kondisi Pemilu 2019 yang tergabung dalam Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) menilai wafatnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pasca pencoblosan pada Rabu (17/4) yang lalu, sebagai sebuah tragedia nasional.

Melihat banyaknya petugas KPPS yang wafat, yang menurut catatan KMN hingga 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB telah mencapai 440 orang ditambah 3.788 yang dirawat di rumah sakit, maka dianggap penting untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi.

“Pada hari Kamis 2 Mei 2019, Delegasi Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) telah mendatangi Kantor Komnas HAM dan menyampaikan surat pengaduan kepada Komisioner Komnas HAM agar desakan pembetukan Tim Pencari Fakta (TPF) ditindaklanjuti,” bunyi pernyataan KMN di laman petisi yang mereka buat di www.change.org.

Untuk lebih mendorong agar TPF segera dibentuk oleh Komnas HAM, maka inisiator KMN, dr. Dhienda Nasrul dan Indra Sakti Akbar membuat petisi di www.change.org untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan.

BACA JUGA:  Bila Pemerintah Tetap Abai Atas Kematian Petugas KPPS, APDI Akan Tempuh Jalur Hukum

Pantauan SERUJI, Senin (6/5) pukul 23.55 WIB petisi yang dibuat Ahad (5/6) tersebut telah mendapat dukungan dari lebih 8.210 orang.

Disampaikan juga oleh KMN, bahwa mereka tidak ingin tragedi wafatnya ratusan petugas KPPS tersebut, seolah-olah selesai ketika keluarga yang ditinggalkan diberikan santunan oleh KPU dan pihak lainnya.

“Kami ingin menegaskan bahwa wafatnya Petugas Pemilu 2019 (dalam hal ini KPPS) ini jumlahnya bukan belasan atau puluhan, tapi ratusan, dan mungkin saja angka tersebut akan terus bertambah,” tulisnya.

KMN mengajak masyarakat, bila masih memiliki nurani dan kemanusiaan, untuk tidak diam melihat peristiwa yang terjadi.

“Bila Komnas HAM tidak segera bergerak membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), maka ini akan menjadi preseden buruk bagi sejarah bangsa kita,” tukas KMN dilaman petisi change.org.

Petisi KMN dapat diklik di sini: Desak Komnas HAM Bentuk TPF Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019!

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi