Muncul Petisi Turunkan Harga Tiket Pesawat, DPR Desak Menhub Bertindak


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Muncul petisi daring change.org yang berjudul ‘Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik Indonesia’ yang merespons harga tiket pesawat yang membumbung tinggi. Petisi itu sudah ditandatangani 88.066 orang saat dilihat SERUJI pukul 18.10 WIB hari ini.

Anggota Komisi V DPR Syarif Alkadrie mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera bertindak.

“Menhub harus memanggil maspakai-maskapai itu, sebab regulasinya di Kemenhub,” ujar Syarif kepada wartawan, Jumat (11/1).

Menurut Budi, tren kenaikan harga tiket pesawat terjadi usai peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Karawang pada akhir Oktober 2018 lalu.

Baca juga: YLKI: Bagasi Berbayar adalah Kenaikan Tarif Pesawat Terselubung

“Saya lihat setelah kejadian Lion itu maskapai pada menaikkan harga, tapi akhirnya tidak produktif. Saya ke Pontianak ini naik Garuda, harga mahal tapi nggak penuh. Terus ada 2 penerbangan yang nggak terbang juga,” kata Syarif.

“Kenaikan ini begitu drastis. Ke Pontianak itu satu jam. Sekarang Garuda bisa Rp 1,7 juta atau Rp 1,8 juta. Biasanya Rp 700-800 ribu. Kalau Lion biasanya Rp 300-400 ribuan, sekarang Rp 1 juta. Naiknya 100 persen,” imbuhnya.

Menurutnya, Menhub seharusnya segera tanggap dengan fenomena kenaikan harga tiket pesawat yang memberatkan masyarakat ini. Bila tidak, citra pemerintahan Presiden Jokowi bisa tercoreng.

“Masyarakat merasakan kemahalan harga tiket sekarang. Menhub harus tanggap. Ini banyak dampaknya, terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan harga mahal semua bisa inflasi,” katanya.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Tiket Pesawat dari Kendari Melambung Tinggi

Syarif berharap agar Kemenhub membuat kebijakan terkait kenaikan harga tiket pesawat yang cukup tinggi tersebut.

“Menhub harus buat regulasi, melakukan pengawasan, apabila tejadi kemahalan. Kalau tidak, jelaskan ke masyarakat. Apa mungkin harganya mahal menyangkut keamanan, atau perusahaannya mau collapse,” pungkasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close