Muncul Petisi Turunkan Harga Tiket Pesawat, DPR Desak Menhub Bertindak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Muncul petisi daring change.org yang berjudul ‘Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik Indonesia’ yang merespons harga tiket pesawat yang membumbung tinggi. Petisi itu sudah ditandatangani 88.066 orang saat dilihat SERUJI pukul 18.10 WIB hari ini.

Anggota Komisi V DPR Syarif Alkadrie mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera bertindak.

“Menhub harus memanggil maspakai-maskapai itu, sebab regulasinya di Kemenhub,” ujar Syarif kepada wartawan, Jumat (11/1).

Menurut Budi, tren kenaikan harga tiket pesawat terjadi usai peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Karawang pada akhir Oktober 2018 lalu.

Baca juga: YLKI: Bagasi Berbayar adalah Kenaikan Tarif Pesawat Terselubung

“Saya lihat setelah kejadian Lion itu maskapai pada menaikkan harga, tapi akhirnya tidak produktif. Saya ke Pontianak ini naik Garuda, harga mahal tapi nggak penuh. Terus ada 2 penerbangan yang nggak terbang juga,” kata Syarif.

“Kenaikan ini begitu drastis. Ke Pontianak itu satu jam. Sekarang Garuda bisa Rp 1,7 juta atau Rp 1,8 juta. Biasanya Rp 700-800 ribu. Kalau Lion biasanya Rp 300-400 ribuan, sekarang Rp 1 juta. Naiknya 100 persen,” imbuhnya.

Menurutnya, Menhub seharusnya segera tanggap dengan fenomena kenaikan harga tiket pesawat yang memberatkan masyarakat ini. Bila tidak, citra pemerintahan Presiden Jokowi bisa tercoreng.

“Masyarakat merasakan kemahalan harga tiket sekarang. Menhub harus tanggap. Ini banyak dampaknya, terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan harga mahal semua bisa inflasi,” katanya.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Tiket Pesawat dari Kendari Melambung Tinggi

Syarif berharap agar Kemenhub membuat kebijakan terkait kenaikan harga tiket pesawat yang cukup tinggi tersebut.

“Menhub harus buat regulasi, melakukan pengawasan, apabila tejadi kemahalan. Kalau tidak, jelaskan ke masyarakat. Apa mungkin harganya mahal menyangkut keamanan, atau perusahaannya mau collapse,” pungkasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi