MK Tolak Uji Materi “Presidential Threshold”

0
161
Sidang di Mahkamah Konstitusi
Sidang di Mahkamah Konstitusi (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Kontitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa permohonan uji materi tentang “Presidential Threshold” atau ambang batas 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditolak.

Gugatan uji materi terhadap pasal 222 tersebut dilakukan oleh sejumlah partai politik, dan masyarakat umum. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman, Effendi Ghazali, Hadar Nafis Gumay, dan lainnya.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di gedung MK terkait gugatan PBB, di Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1).

Loading...

Dengan putusan tersebut maka, presidential threshold atau ambang batas pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebesar 20% tetap berlaku sesuai pasal 222 UU 7/2017.

Dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan presidential threshold, maka Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.

Namun, gugatan uji materi Partai Idaman terkait verifikasi partai politik yang ada di pasal 173 ayat (1) dan (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, diterima majelis Hakim.

Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka partai lama peserta pemilu 2014 harus tetap menjalani verifikasi faktual.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Arief.

Ada dua hakim MK yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat terkait putusan MK terhadap uji materi pasal 222, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Kedua hakim sepakat ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 itu dihapus.

Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi pasal 222 UU Pemilu. Diantaranya adalah Habiburokhman dengan nomor 44/PUU-XV/2017, Effendi Gazali dengan nomor 59/PUU-XV/2017, Hadar Nafis Gumay dengan nomor 71/PUU-XV/2017 serta Mas Soeroso dengan nomor 72/PUU-XV/2017. (ARif R/Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama