MK Tolak Uji Materi “Presidential Threshold”

0
103
Sidang di Mahkamah Konstitusi
Sidang di Mahkamah Konstitusi (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Kontitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa permohonan uji materi tentang “Presidential Threshold” atau ambang batas 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditolak.

Gugatan uji materi terhadap pasal 222 tersebut dilakukan oleh sejumlah partai politik, dan masyarakat umum. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman, Effendi Ghazali, Hadar Nafis Gumay, dan lainnya.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di gedung MK terkait gugatan PBB, di Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1).

Dengan putusan tersebut maka, presidential threshold atau ambang batas pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebesar 20% tetap berlaku sesuai pasal 222 UU 7/2017.

Dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan presidential threshold, maka Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.

Namun, gugatan uji materi Partai Idaman terkait verifikasi partai politik yang ada di pasal 173 ayat (1) dan (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, diterima majelis Hakim.

Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka partai lama peserta pemilu 2014 harus tetap menjalani verifikasi faktual.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Arief.

Ada dua hakim MK yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat terkait putusan MK terhadap uji materi pasal 222, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Kedua hakim sepakat ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 itu dihapus.

Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi pasal 222 UU Pemilu. Diantaranya adalah Habiburokhman dengan nomor 44/PUU-XV/2017, Effendi Gazali dengan nomor 59/PUU-XV/2017, Hadar Nafis Gumay dengan nomor 71/PUU-XV/2017 serta Mas Soeroso dengan nomor 72/PUU-XV/2017. (ARif R/Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Deddy Mizwar

Sempat Menolak, Deddy Mizwar Dipastikan Hadir di Debat Publik Ketiga

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar (Demiz) dipastikan hadir setelah sempat menolak menghadiri Debat Publik Ketiga Jawa Barat...

Kunjungi Anak-Anak Imigran, Melania Trump Justru Tuai Kecaman

TEXAS, SERUJI.CO.ID -  Kunjungan Ibu Negara Melania Trump pada Kamis (21/6) ke penampungan anak-anak pendatang, yang terpisah dari orangtua mereka di Texas, dibayangi jaketnya, yang...

Tinggalkan Everton, Ramiro Mori Gabung Villarreal

MADRID, SERUJI.CO.ID - Klub liga Spanyol Villarreal rekrut bek Ramiro Funes Mori dari Everton lewat kontrak empat tahun, demikian dikatakan klub asal Spanyol itu. Bek asal...

Sempat Dibatalkan, Akhirnya Laga Persebaya vs Persija Akan Digelar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Operator Liga 1 2018 PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan lanjutan laga kandang yang tertunda Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya dan Persib...

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Purbalingga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tersangka Bupati Purbalingga dalam tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten...