Namun, dia melihat tumpang tindih kewenangan karena terlalu banyak lembaga yang menangani suatu hal di negara ini.
Ia mencontohkan pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani lima lembaga, keamanan di laut ditangani enam lembaga, padahal di tempat lain tidak seperti itu.
Menurut dia, seharusnya difokuskan, sistem itu harus dibangun secara betul.
Ia mengatakan kalau melihat perkembangan di kepolisian dengan adanya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), kemudian Badan Narkotika Nasional (BNN), itu yang harus dipikirkan.
“Saya tidak menyikapi harus tidak ada, karena itu kewenangan Presiden. Tetapi tumpang tindih, pemborosan, inefisiensi. Harus ada pembinaan yang lebih baik,” katanya.
Ia mencontohkan apakah BNN dengan para personel yang menangani narkoba di kepolisian, di lapangan bersaing atau tidak.
“Hal ini harus benar-benar dievaluasi, kemudian yang menangani teroris dengan BNPT bersaing di lapangan atau tidak, hal ini perlu dicarikan jalan keluar secara bijaksana,” katanya. (Ant/SU01)
