PSM Makassar

PSM Makassar Taklukkan Madura United 6-1

IPR: Panglima TNI Ditolak ke AS Disebabkan Dekat Umat Islam?

0
Gatot Nurmantyo di tengah Istighotsah
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara Istighosah dan Doa Keselamatan Bangsa di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, 18 November 2016. (Foto: Istimewa)

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyebab Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak oleh Amerika Serikat (AS) masih menjadi misteri hingga hari ini. Pernyataan dari Duta Besar AS untuk Indonesia pun tidak memberikan jawaban, sehingga belum jelas apa sebenarnya yang terjadi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menduga, penolakan tersebut disebabkan karena Jenderal Gatot selama ini dikenal dekat dengan umat Islam di Indonesia.

“Kita tahu sendiri bahwa sejak masa kampanye Presiden AS, Donald Trump sudah menunjukkan dirinya anti Islam. Jadi indikasinya bisa dilihat dari sisi itu,” kata Ujang kepada SERUJI lewat pesan pada Selasa (24/10).

Menurutnya, tidak mungkin negara sebesar AS melakukan penolakan terhadap seseorang tanpa ada alasan yang sangat urgen bagi Negara Adidaya itu, baik itu masalah keamanan atau yang lainnya.

“Tidak mungkin itu hanya kesalahan teknis dari otoritas tertentu, pasti terkoneksi sampai pada Presidennya. Saya kira itu berkaitan langsung dengan kebijakan Donald Trump,” ujar Ujang.

Ujang menjelaskan, Jenderal Gatot pada saat aksi bela Islam yang lalu, terindikasi berpihak kepada umat Islam yang melakukan aksi tersebut. Menurutnya, kelompok Islam yang melakukan aksi tersebut adalah kelompok yang dicap oleh kelompok tertentu lainnya sebagai Islam garis keras, meskipun itu masih bisa diperdebatkan.

“Nah, di situlah saya kira titik temunya dengan Presiden Trump, yang sangat anti dengan Islam garis keras,” kata Ujang.

Mungkin juga, lanjut Ujang, penolakan AS terhadap Jenderal Gatot merupakan Shock Therapi untuk Indonesia, yang selama kepemimpinan Joko Widodo lebih condong berkiblat ke China.

“Bisa juga ini Shock Therapi dari AS untuk Indonesia karena ketergantungannya terhadap China lebih besar daripada AS,” jelas Ujang.

Namun, Ujang mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait merespon penolakan ini. Meskipun, ujar dia, penolakan ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Indonesia. (ArifKF/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Gebyar Anak Bangsa

Satlantas Polresta Yogyakarta Sosialisasi Keselamatan Anak di Jalan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Untuk menggugah kesadaran pengguna jalan, Jajaran Satlantas Polresta Yogyakarta terus melakukan sosialisasi keselamatan dalam berlalu lintas. Selain himbauan kepada para pengguna jalan, sosialisasi...
Muhammad Fawaid

Gandeng PKS, Gerindra Siapkan Pasangan EMAS di Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Gerindra memunculkan nama baru di Pilgub Jatim 2018 mendatang. Nama yang digadang-gadang akan diusung Gerindra bersama partai Koalisinya yaitu Partai...
Kunjungan BPJS

Dirut BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan RS di Medan

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris meninjau RS Bunda Thamrin, Medan yang merupakan salah satu rumah sakit...
Kelompok Kriminal Bersenjata

Polisi Ungkap Aksi Kejahatan Kelompok Separatis di Tembagapura

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Polisi di Provinsi Papua mengungkap aksi kekerasan dan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN...
Khofifah Indar Parawansa

Spanduk Golkar Dukung Khofifah Bertebaran di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Spanduk berlambang Golkar mendukung bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mulai bertebaran di sejumlah titik di Kota Surabaya. Spanduk...
Spanduk dukungan Setnov ke RK

Spanduk Dukungan dari Setnov Bertebaran, Ini Respon Ridwan Kamil

BANDUNG, SERUJI.CO.ID -  Kandidat calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, enggan mengomentari beredarnya spanduk dan baliho yang bergambar dirinya bersama ketua DPP Golkar, Setya Novanto...