KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rendahnya investor nasional maupun manca negara yang melakukan investasi di Aceh, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diminta untuk tetap fokus dalam mengentaskan angka kemiskinan.
“Sepertinya kita belum bisa berharap banyak pada investor nasional maupun manca negara untuk berinvestasi di Aceh, tugas kita ialah bersiap-siap untuk kapan saja mereka (investor, red) hadir di Aceh. Saya minta kepada Gubernur Aceh, agar APBA 2018 harus fokus dan diupayakan semaksimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan di Aceh minimal turun 1% setiap tahunnya,” ujar Ketua Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Asrizal Asnawi lewat rilis yang diterima SERUJI, Rabu (1/11).
Asrizal mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan di Aceh, banyak program yang bisa dilakukan, diantaranya dimulai dengan program peningkatan infrastruktur dengan ketentuan perusahaan pelaksana dan tenaga kerjanya harus 90% rakyat Aceh.
“Selama ini banyak rekanan memperkerjakan tenaga kerja dari luar Aceh,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, program pertanian dengan target memaksimalkan hasil panen rakyat terutama padi, harus mampu panen dua kali dalam setahun.
Sedangkan dari sektor perkebunan kelapa sawit, coklat, pinang karet, dan sejenisnya, lanjut Asrizal, harus terus ditingkatkan. Khusus karet, pemerintah harus mencari solusi untuk meningkatkan harga karet petani.
“Kalau perlu kita ekspor sendiri dalam bahan mentah ke Penang dan itu pernah kami lakukan, disana persentase kadar getah dan harga lebih baik dan kompetitif dibanding harga Medan,” jelas pria alumni STM Negeri Langsa ini.
Pemerintah juga harus membina Kelompok-kelompok Usaha Kecil dan Menengah baik itu industri kreatif, kerajinan tangan rumah tangga maupun kelompok peternak.
Sementara untuk pendidikan, masih kata Asrizal, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas pendidik serta membantu meringankan beban para orang tua untuk mahasiswa Aceh yang sedang menuntut ilmu baik di Aceh maupun di luar Aceh bahkan luar negeri.
“Masalahnya yang paling sering terjadi ialah banyak yang memanfaatkan uang Aceh untuk lanjutan sekolah tingginya, padahal dia sudah PNS atau pulang lagi ke Aceh dan menjadi Beban APBA tahun-tahun berikutnya,” terangnya.
Asrizal juga menyorot pelayanan kesehatan, Rakyat Aceh menunggu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) seperti di masa yang lalu, dan janji Gubernur Aceh saat kampanye.
“Rakyat tidak menghabiskan waktunya di rumah sakit hanya untuk mengurus administrasinya sehingga mereka tidak bisa kembali berkerja untuk penghidupannya,” paparnya.
Yang tak kalah penting, kata Asrizal, permudah perizinan untuk para pengusaha lokal Aceh serta mengintervensi bank-bank di Aceh terutama Bank Aceh Syariah untuk lebih mengutamakan kredit ke pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di Aceh, bukan orang luar Aceh, serta jangan hanya PNS yang menjadi targetnya.
Saat ini Fraksi PAN DPR Aceh sangat mendukung program ini, yang merupakan bagian dari Visi Misi Gubernur dan Wakil Gurbernur Aceh 2017-2022.
Untuk itu Asrizal berharap, semoga Pemerintah Aceh yang baru harus bisa fokus pada beberapa hal tersebut daripada terlibat dalam kegiatan-kegiatan seremonial yang kurang bermanfaat buat rakyat. (Syahrial/SU02)
