Ingin Bebas Kritisi Kebijakan Pemerintah, Said Didu Pilih Mundur Dari PNS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), karena ingin berpikir bebas memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia.

“Alasan saya mundur bukan karena urusan politik, saya ingin berpikir bebas untuk negeri ini, tidak diatur-atur oleh aturan yang dibuat sedemikian rupa,” kata Said Didu di Kantor BPPT, Jakarta, Senin (13/5).

Said Didu mengatakan dirinya sudah lama merenung untuk mengundurkan diri sebagai PNS karena telah lama menempuh karir di institusi tersebut selama 32 tahun.

Ia mengatakan, kedepannya dengan berbekal kompetensi, dirinya akan fokus mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah misalnya dampak kerjasama Indonesia dengan China dan terkait BUMN.

BACA JUGA:  Copot Said Didu Sebagai Komisaris PTBA, Begini Alasan Menteri Rini

“Kalau alasannya karena politik, maka saya mundur sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun ini bentuk pertanggung jawaban saya,” ujarnya.

Selain itu menurut Said Didu, alasan dirinya mundur agar memperluas tempat pengabdian dalam berbagai bidang termasuk menjadi mitra bagi pemerintah, lembaga dan masyarakat.

Jabatan struktural yang pernah diemban Said Didu antara lain Pimpinan Pusat Bioteknologi, Kepala Sub Direktorat Peralatan dan Mesin (eselon III), dan Direktur Teknologi Agroindustri (eselon II), Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010).

Jabatan fungsional yang pernah diembannya antara lain peneliti madya bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (2001-2005), Perekayasa Madya Bidang Agroindustri (2011-sekarang).

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi