Disurati Menkeu Soal PLN, Menteri BUMN: Itu Normal Sebagai Bentuk Mengingatkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menilai tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyurati Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan hal yang wajar.

“Jadi normal sebagai Menkeu mengingatkan kami ini kalau proyeknya banyak, tolong dijaga ‘debt equity ratio’-nya,” kata Rini ditemui di Jakarta, Kamis (28/9).

Ia juga mengatakan akan berupaya mengingatkan BUMN untuk menjaga rasio utang terhadap modal perusahaan tetap sehat.

“Ini yang memang selama tiga tahun kami di BUMN tekankan terus kepada direksi bahwa harus dijaga. Harus selalu ada ‘worst position’,” ucap Rini.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Menteri Keuangan dalam surat tersebut adalah kinerja keuangan PT PLN yang terus menurun seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Oleh karena itu, PT PLN diharapkan mampu melakukan efisiensi dalam biaya operasi, terutama energi primer, untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar, dan adanya regulasi dari instansi terkait yang dapat mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, seiring dengan ketiadaan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Rini mengatakan bahwa pinjaman tetap harus ada dan terjaga rasio utang terhadap modal. Selain itu, asetnya juga harus berharga.

“Hal yang normal untuk Menkeu mengingatkan, apalagi PLN termasuk perusahaan yang terbesar asetnya, mencapai Rp 1.300 triliun dengan tanggung jawab besar atas proyek-proyek yang harus diselesaikan,” kata dia.

Sebelumnya, pada Rabu (28/9), Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.

Menurut Edwin, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral guna mendapatkan biaya uang “cost of fund” lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan kemajuan proyek. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BPK dan Bencana

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.