“Dissenting”, Saldi Isra Tegaskan “Presidential Threshold” Inkonstitusional

2
2117
  • 537
    Shares
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. selepas dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. (foto:Setkab)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam amar putusannya terkait gugatan uji materi yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohoan uji materi atas pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Uji materi atas pasal 222 tersebut terkait dengan keberadaan presidential threshold dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut mengatur Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Loading...

Namun putusan tersebut tidak bulat diambil oleh Hakim 9 MK. Dua orang Hakim MK, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo berbeda pendapat atau mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK tersebut.

“Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem perlementer,” bunyi salah satu argumentasi Hakim yang disenting yang menilai penetapan ambang batas adalah inkonstitusional karena Kontitusi Indonesia menganut sistem Presidential.

“Padahal salah satu gagasan sentral di balik Perubahan UUD 1945 adalah memurnikan (purifikasi) sistem Presidential,” lanjut dissenting yang dibacakan bergantian Saldi Isra dan Suhartoyo.

Selain itu, kedua Hakim yang dissenting juga menyatakan bahwa penggunaan hasil Pemilu anggota DPR tahun 2014 untuk menetapkan ambang batas, justru memunculkan masalah hukum dan masalah politik yang amat mendasar.

“Bagaimana jika suara sah yang diperolah parpol dalam pemilu 2019 lebih rendah dari 2014? atau bagaimana jika parpol yang memenuhi ambang batas sesuai hasil pemilu 2014 sehingga bisa mengajukan calon Presiden/Wakil Presiden, tapi dalam pemilu 2019 tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4%, sehingga tidak memperolah kursi di DPR RI sesuai syarat pasal 414 UU Pemilu,”

Dengan berbagai argumen dan logika yang ada, serta keberadaan putusan MK sebelumnya yang menetapkan Pemilu Legislatif dan Presiden diadakan serentak, maka kedua Hakim MK ini berpendapat, bahwa permohonan pemohon dapat diterima dan seharusnya MK mengabulkan permohona partai Idaman, untuk membatalkan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu. (ARif R/Hrn)

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama