“Dissenting”, Saldi Isra Tegaskan “Presidential Threshold” Inkonstitusional

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam amar putusannya terkait gugatan uji materi yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohoan uji materi atas pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Uji materi atas pasal 222 tersebut terkait dengan keberadaan presidential threshold dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut mengatur Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Namun putusan tersebut tidak bulat diambil oleh Hakim 9 MK. Dua orang Hakim MK, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo berbeda pendapat atau mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK tersebut.

“Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem perlementer,” bunyi salah satu argumentasi Hakim yang disenting yang menilai penetapan ambang batas adalah inkonstitusional karena Kontitusi Indonesia menganut sistem Presidential.

“Padahal salah satu gagasan sentral di balik Perubahan UUD 1945 adalah memurnikan (purifikasi) sistem Presidential,” lanjut dissenting yang dibacakan bergantian Saldi Isra dan Suhartoyo.

Selain itu, kedua Hakim yang dissenting juga menyatakan bahwa penggunaan hasil Pemilu anggota DPR tahun 2014 untuk menetapkan ambang batas, justru memunculkan masalah hukum dan masalah politik yang amat mendasar.

“Bagaimana jika suara sah yang diperolah parpol dalam pemilu 2019 lebih rendah dari 2014? atau bagaimana jika parpol yang memenuhi ambang batas sesuai hasil pemilu 2014 sehingga bisa mengajukan calon Presiden/Wakil Presiden, tapi dalam pemilu 2019 tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4%, sehingga tidak memperolah kursi di DPR RI sesuai syarat pasal 414 UU Pemilu,”

Dengan berbagai argumen dan logika yang ada, serta keberadaan putusan MK sebelumnya yang menetapkan Pemilu Legislatif dan Presiden diadakan serentak, maka kedua Hakim MK ini berpendapat, bahwa permohonan pemohon dapat diterima dan seharusnya MK mengabulkan permohona partai Idaman, untuk membatalkan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu. (ARif R/Hrn)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O