“Dissenting”, Saldi Isra Tegaskan “Presidential Threshold” Inkonstitusional

2
1244
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. selepas dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. (foto:Setkab)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam amar putusannya terkait gugatan uji materi yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohoan uji materi atas pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Uji materi atas pasal 222 tersebut terkait dengan keberadaan presidential threshold dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut mengatur Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Namun putusan tersebut tidak bulat diambil oleh Hakim 9 MK. Dua orang Hakim MK, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo berbeda pendapat atau mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK tersebut.

“Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem perlementer,” bunyi salah satu argumentasi Hakim yang disenting yang menilai penetapan ambang batas adalah inkonstitusional karena Kontitusi Indonesia menganut sistem Presidential.

“Padahal salah satu gagasan sentral di balik Perubahan UUD 1945 adalah memurnikan (purifikasi) sistem Presidential,” lanjut dissenting yang dibacakan bergantian Saldi Isra dan Suhartoyo.

Selain itu, kedua Hakim yang dissenting juga menyatakan bahwa penggunaan hasil Pemilu anggota DPR tahun 2014 untuk menetapkan ambang batas, justru memunculkan masalah hukum dan masalah politik yang amat mendasar.

“Bagaimana jika suara sah yang diperolah parpol dalam pemilu 2019 lebih rendah dari 2014? atau bagaimana jika parpol yang memenuhi ambang batas sesuai hasil pemilu 2014 sehingga bisa mengajukan calon Presiden/Wakil Presiden, tapi dalam pemilu 2019 tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4%, sehingga tidak memperolah kursi di DPR RI sesuai syarat pasal 414 UU Pemilu,”

Dengan berbagai argumen dan logika yang ada, serta keberadaan putusan MK sebelumnya yang menetapkan Pemilu Legislatif dan Presiden diadakan serentak, maka kedua Hakim MK ini berpendapat, bahwa permohonan pemohon dapat diterima dan seharusnya MK mengabulkan permohona partai Idaman, untuk membatalkan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu. (ARif R/Hrn)

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Deddy Mizwar

Sempat Menolak, Deddy Mizwar Dipastikan Hadir di Debat Publik Ketiga

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar (Demiz) dipastikan hadir setelah sempat menolak menghadiri Debat Publik Ketiga Jawa Barat...

Kunjungi Anak-Anak Imigran, Melania Trump Justru Tuai Kecaman

TEXAS, SERUJI.CO.ID -  Kunjungan Ibu Negara Melania Trump pada Kamis (21/6) ke penampungan anak-anak pendatang, yang terpisah dari orangtua mereka di Texas, dibayangi jaketnya, yang...

Tinggalkan Everton, Ramiro Mori Gabung Villarreal

MADRID, SERUJI.CO.ID - Klub liga Spanyol Villarreal rekrut bek Ramiro Funes Mori dari Everton lewat kontrak empat tahun, demikian dikatakan klub asal Spanyol itu. Bek asal...

Sempat Dibatalkan, Akhirnya Laga Persebaya vs Persija Akan Digelar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Operator Liga 1 2018 PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan lanjutan laga kandang yang tertunda Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya dan Persib...

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Purbalingga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tersangka Bupati Purbalingga dalam tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten...