Dirut PLN Jelaskan Tentang Penyederhanaan Golongan


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Terkait dengan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi, akhirnya membuat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN angkat bicara.

Menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, nantinya penyatuan golongan tidak akan berlaku bagi pelanggan yang memiliki daya 900 VA yang nonsubsidi.

“Jadi, daya dan tarif listrik untuk golongan 900 VA ini tidak akan ada perubahan dan kenaikkan. Alasannya agar tidak memberatkan masyarakat. Karena masih murah tadi, takutnya masyarakat tekor,” kata Sofyan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin kemarin (13/11), seperti dikutip dari Antara.

Sofyan melanjutkan bahwa mengacu pada data PLN per Juli sampai September, tarif listrik untuk pelanggan 900 VA Rumah Tangga Mampu/RTM (nonsubsidi) adalah Rp 1.352 per kwh. Sedangkan daya 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA hingga 4.400 VA tarifnya sama yakni sebesar Rp 1.467 per kwh. Tarif itu tidak akan berubah hingga akhir tahun.

Jadi, menurut Sofyan pelanggan yang akan disetarakan ke daya 4.400 VA adalah pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Ini karena tarif daya golongan tersebut sama.

Sementara di sisi lain, untuk mewujudkan kebijakan tersebut, PLN akan menggratiskan biaya penambahan daya.

Kebijakan ini akan berlaku untuk pelanggan listrik PLN yang menggunakan mekanisme prabayar maupun pascabayar.

Sofyan menyatakan bahwa perusahaannya tidak merugi, meskipun menggratiskan biaya tersebut kepada pelanggannya. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen PLN untuk melayani masyarakat. Adapun perkiraan biaya untuk penggantian tersebut tidak mencapai triliunan rupiah.

Sebagai gambaran, PLN biasanya mematok biaya Rp 3 juta kepada pelanggan yang ingin mengubah daya dari 1.300 VA menjadi 4.400 VA. Sementara bagi pelanggan 2.200 VA yang ingin menambah daya menjadi 4.400 VA membutuhkan biaya 2,1 juta.

Bahkan Sofyan pun mengaku akan membebaskan biaya abonemen untuk pelanggannya yang memakai listrik pascabayar.

“Insya Allah bebas mudah-mudahan,” kata dia.

Di sisi lain Sofyan masih belum mengetahui berapa nantinya tarif yang akan ditetapkan terkait kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik nonsubsidi tersebut. Menurut dia, hal itu masih dibahas di Kementerian ESDM.

“Kami targetkan dalam waktu dekat kebijakan tersebut bisa diimplementasikan,” katanya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan bahwa kebijakan penambahan daya itu nantinya menjadi plihan bagi masyarakat, terutama di kota besar untuk menambah dayanya lebih besar lagi. Dengan demikian kebijakan tersebut bukanlah kewajiban dari pemerintah.

“Jadi siapa yang mau, ubah saja,” kata Sofyan.

Kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik PLN nonsubsidi tersebut nantinya juga akan berdampak terhadap tingkat penjualan listrik PLN. Harapannya konsumsi listrik per kapita Indonesia yang saat ini sebesar 900 kwh per kapita dalam dua tahun ke depan bisa naik 1.500 kwh per kapita. (Jarot S/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close