“Penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta amunisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah,” ujarnya.

Dia mengatakan rakyat ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap serta bukan sepotong-sepotong karena di era demokrasi dan “open society”, masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini.

Menurut dia tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan “concolidated” dari pemerintah, dan bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru.

“Tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik,” katanya.

Menurut Hinca, pengalaman menunjukkan bahwa sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.

Dia mengatakan selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan.