Dahnil menyayangkan seolah Presiden Jokowi tidak hadir berusaha menghentikan silang sengkarut itu, namun sekedar klarifikasi dan abai. Menurutnya, tidak ada upaya kongkrit Jokowi sebagai Presiden untuk menghentikan akar masalah silang sengkarut tersebut.
“Justru yang terjadi tuduhan-tuduhan politisasi diarahkan keberbagai pihak yang mengkritisi polemik tersebut, padahal epicentrum kebisingannya berasal dari internal pemerintah,” ujar Dahnil.
Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar DPR menggunakan hak interpelasinya, agar pemerintah menjelaskan kepada publik melalui DPR terkait silang sengkarut senjata yang mengancam keamanan dan pertahanan negara tersebut. (ArifKF/Hrn)
