Tanggapi Buku Cabul, Ketua KPAI: Niat Baik Saja Tidak Cukup

0
70
KPAI desak penulis buku "Aku Bisa Tidur Sendiri" meminta maaf kepada publik. (Foto: Syamsul Bahri)

JAKARTA – Kasus beredarnya buku cabul kembali terjadi. Kali ini, buku berjudul “Aku Bisa Tidur Sendiri” karangan Fitria Chakrawati, diterbitkan oleh PT  Tiga Serangkai. Buku tersebut dianggap memuat konten tidak ramah pada anak. Pasalnya, salah satu tema dalam buku tersebut secara fulgar mengajarkan perilaku dewasa pada anak-anak yang belum cukup umur.

Kejadian ini membuat geram Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh. “Konten buku itu sangat tidak layak anak, mengajarkan tentang seksualitas yang tidak tepat dan dapat mendorong permisifitas terhadap seks menyimpang,” terang Asrorun, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/2). Menurut Asrorun, niat baik dari penulis untuk memperkenalkan perilaku seks kepada anak sejak dini tidaklah cukup. Harus ada komitmen untuk menyampaikan pesan secara tepat dengan muatan konten yang positif. Untuk itu, ia meminta buku tersebut ditarik dari peredaran serta penerbit dan penulisnya harus meminta maaf ke publik.

“KPAI minta buku itu ditarik. Penerbit dan penulis harus meminta maaf ke publik serta mengakui kesalahannya,” desaknya. Asrorun menyebut, kasus buku tidak ramah anak bukan sekali ini saja terjadi, tetapi berulang-ulang. Bahkan Ia mengaku pernah mempidanakan penulis buku cabul yang ditujukan kepada anak.

“KPAI sudah memanggil, bahkan memidanakan penulis buku cabul yang didedikasikan untuk anak dan remaja,” bebernya. Ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bertanggung jawab dengan cara mengawasi dan menyediakan buku-buku bermutu sesuai dengan semangat revolusi mental.

“Kemendikbud perlu hadir untuk memastikan revolusi mental, melalui penyediaan buku-buku bermutu dan berkualitas, berkarakter baik dan mencerdaskan, mencegah peredaran buku-buku yang merusak mental anak-anak,” sambungnya.

KPAI juga mendesak, agar pemerintah segera melakukan reformasi perbukuan dengan membuat UU Sistem Perbukuan Nasional, agar buku-buku yang beredar benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan dan membangun karakter anak bangsa. Bukan menjadi kampanye perilaku penyimpangan seksual. “DPR dan Presiden harus mempercepat pembahasan RUU Sistem Perbukuan Nasional yang menjamin ketersediaan buku-buku berkualitas,” tutup Asrorun.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Bupati Malinau Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penetapan APBD 2018

MALINAU, SERUJI.CO.ID - Bupati Malinau hadiri rapat paripurna ke IX masa sidang III DPRD kabupaten Malinau tahun 2017 yang diadakan di ruang sidang kantor...
Setya Novanto dan KPK

Pengacara Belum Pastikan Setya Novanto Hadir di Persidangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum mengetahui apakah kliennya dapat dihadirkan sebagai terdakwa pada sidang perdana perkara tindak pidana korupsi...
Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya meraih predikat "Wilayah Bebas Korupsi" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...