Tanggapi Buku Cabul, Ketua KPAI: Niat Baik Saja Tidak Cukup


JAKARTA – Kasus beredarnya buku cabul kembali terjadi. Kali ini, buku berjudul “Aku Bisa Tidur Sendiri” karangan Fitria Chakrawati, diterbitkan oleh PT  Tiga Serangkai. Buku tersebut dianggap memuat konten tidak ramah pada anak. Pasalnya, salah satu tema dalam buku tersebut secara fulgar mengajarkan perilaku dewasa pada anak-anak yang belum cukup umur.

Kejadian ini membuat geram Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh. “Konten buku itu sangat tidak layak anak, mengajarkan tentang seksualitas yang tidak tepat dan dapat mendorong permisifitas terhadap seks menyimpang,” terang Asrorun, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/2). Menurut Asrorun, niat baik dari penulis untuk memperkenalkan perilaku seks kepada anak sejak dini tidaklah cukup. Harus ada komitmen untuk menyampaikan pesan secara tepat dengan muatan konten yang positif. Untuk itu, ia meminta buku tersebut ditarik dari peredaran serta penerbit dan penulisnya harus meminta maaf ke publik.

“KPAI minta buku itu ditarik. Penerbit dan penulis harus meminta maaf ke publik serta mengakui kesalahannya,” desaknya. Asrorun menyebut, kasus buku tidak ramah anak bukan sekali ini saja terjadi, tetapi berulang-ulang. Bahkan Ia mengaku pernah mempidanakan penulis buku cabul yang ditujukan kepada anak.

“KPAI sudah memanggil, bahkan memidanakan penulis buku cabul yang didedikasikan untuk anak dan remaja,” bebernya. Ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bertanggung jawab dengan cara mengawasi dan menyediakan buku-buku bermutu sesuai dengan semangat revolusi mental.

“Kemendikbud perlu hadir untuk memastikan revolusi mental, melalui penyediaan buku-buku bermutu dan berkualitas, berkarakter baik dan mencerdaskan, mencegah peredaran buku-buku yang merusak mental anak-anak,” sambungnya.

KPAI juga mendesak, agar pemerintah segera melakukan reformasi perbukuan dengan membuat UU Sistem Perbukuan Nasional, agar buku-buku yang beredar benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan dan membangun karakter anak bangsa. Bukan menjadi kampanye perilaku penyimpangan seksual. “DPR dan Presiden harus mempercepat pembahasan RUU Sistem Perbukuan Nasional yang menjamin ketersediaan buku-buku berkualitas,” tutup Asrorun.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close