Tanggapi Buku Cabul, Ketua KPAI: Niat Baik Saja Tidak Cukup

JAKARTA – Kasus beredarnya buku cabul kembali terjadi. Kali ini, buku berjudul “Aku Bisa Tidur Sendiri” karangan Fitria Chakrawati, diterbitkan oleh PT  Tiga Serangkai. Buku tersebut dianggap memuat konten tidak ramah pada anak. Pasalnya, salah satu tema dalam buku tersebut secara fulgar mengajarkan perilaku dewasa pada anak-anak yang belum cukup umur.

Kejadian ini membuat geram Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh. “Konten buku itu sangat tidak layak anak, mengajarkan tentang seksualitas yang tidak tepat dan dapat mendorong permisifitas terhadap seks menyimpang,” terang Asrorun, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/2). Menurut Asrorun, niat baik dari penulis untuk memperkenalkan perilaku seks kepada anak sejak dini tidaklah cukup. Harus ada komitmen untuk menyampaikan pesan secara tepat dengan muatan konten yang positif. Untuk itu, ia meminta buku tersebut ditarik dari peredaran serta penerbit dan penulisnya harus meminta maaf ke publik.

“KPAI minta buku itu ditarik. Penerbit dan penulis harus meminta maaf ke publik serta mengakui kesalahannya,” desaknya. Asrorun menyebut, kasus buku tidak ramah anak bukan sekali ini saja terjadi, tetapi berulang-ulang. Bahkan Ia mengaku pernah mempidanakan penulis buku cabul yang ditujukan kepada anak.

“KPAI sudah memanggil, bahkan memidanakan penulis buku cabul yang didedikasikan untuk anak dan remaja,” bebernya. Ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bertanggung jawab dengan cara mengawasi dan menyediakan buku-buku bermutu sesuai dengan semangat revolusi mental.

“Kemendikbud perlu hadir untuk memastikan revolusi mental, melalui penyediaan buku-buku bermutu dan berkualitas, berkarakter baik dan mencerdaskan, mencegah peredaran buku-buku yang merusak mental anak-anak,” sambungnya.

KPAI juga mendesak, agar pemerintah segera melakukan reformasi perbukuan dengan membuat UU Sistem Perbukuan Nasional, agar buku-buku yang beredar benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan dan membangun karakter anak bangsa. Bukan menjadi kampanye perilaku penyimpangan seksual. “DPR dan Presiden harus mempercepat pembahasan RUU Sistem Perbukuan Nasional yang menjamin ketersediaan buku-buku berkualitas,” tutup Asrorun.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.